MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya dari Partai Keadilan Sejahtera, Imanudin, S.Pd.I., menegaskan bahwa kebebasan pers yang bertanggung jawab merupakan pilar demokrasi yang memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Minggu, 03/05/2026.
“Selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia. Pers yang bebas, profesional, dan beretika merupakan mitra strategis negara dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat,” ujar Imanudin.
Apresiasi untuk Peran Strategis Pers
Imanudin menyampaikan apresiasi atas kerja jurnalis, khususnya di daerah.
“Rekan-rekan pers telah mengawal demokrasi, menyuarakan fakta, dan menjadi kanal aspirasi publik. Tanpa pers yang merdeka, kontrol sosial melemah. Tanpa pers yang bertanggung jawab, ruang publik kehilangan arah,” tegasnya.
Integritas sebagai Fondasi Pelayanan Publik
Ia menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Menjalankan tugas publik dengan integritas adalah kewajiban setiap penyelenggara negara. Dengan niat tulus dan tekad kuat untuk kesejahteraan masyarakat, kebijakan yang tepat sasaran akan menjadi warisan kebaikan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Tata Kelola Profesional, Humanis, Cerdas, dan Harmonis
Imanudin menempatkan profesionalisme sebagai standar kerja legislatif. “Jabatan adalah tanggung jawab, bukan sekadar kehormatan. Ketika regulasi disusun berbasis data, anggaran dialokasikan secara presisi, dan pengawasan dijalankan secara objektif, maka parlemen menjadi ruang kerja yang profesional, humanis, cerdas, dan harmonis. DPRD wajib menjadi teladan dalam disiplin, etika, dan keberpihakan,” katanya.
Politik Pelayanan yang Terukur dan Berdampak
Sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera, ia mendorong politik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Fokus kami meliputi pendidikan yang bermutu dan inklusif, layanan kesehatan yang mudah diakses, penguatan UMKM, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta insentif bagi guru ngaji dan kader posyandu. Konektivitas desa, beasiswa santri, serta akses pembiayaan usaha mikro menjadi bukti keberpihakan yang konkret,” tambahnya.
Kawal APBD, Pastikan Hasil Nyata
Imanudin menegaskan pentingnya pengawasan yang presisi dan solutif.
“Setiap rupiah APBD adalah amanat rakyat.
Perencanaan harus berbasis kebutuhan, pelaksanaan tepat waktu, dan hasilnya terukur di lapangan. Tidak ada ruang untuk inefisiensi. Pengawasan yang konsisten akan menjaga kredibilitas lembaga dan kepercayaan publik,” ungkapnya.
Kolaborasi Ulama, Umara, Pers, dan Masyarakat
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi. “Ulama menuntun dengan nilai, umara mengeksekusi kebijakan, pers menyajikan informasi dan kontrol sosial, serta masyarakat berpartisipasi aktif. Ketika pelayanan publik menjadi tujuan bersama, Murung Raya akan tumbuh sebagai daerah yang maju, adil, dan berdaya saing,” pungkas Imanudin. [Longking]
Hari Kebebasan Pers Sedunia: Imanudin Tekankan Pers Sebagai Pilar Integritas dan Pelayanan Publik
Kegiatan pemerintah
