MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Pembangunan infrastruktur masih menjadi tolok ukur utama masyarakat dalam menilai keberhasilan kinerja Pemerintah Desa selama masa jabatan kepala desa. Rabu, 03/06/2026.
Keberadaan jalan desa, jembatan penghubung, sarana air bersih, serta berbagai fasilitas publik lainnya merupakan hasil pembangunan yang paling nyata dan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Imanudin, S.Pd.I, menegaskan bahwa kepala desa merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses demokrasi yang sah.
“Siapa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa berarti telah mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk mengemban amanah. Kepercayaan tersebut harus diwujudkan melalui kerja nyata, integritas, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar Imanudin.
Menurutnya, pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Karena itu, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mengawal penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung tugas auditor maupun pihak-pihak yang menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial.
Pengawasan dari masyarakat dinilai penting untuk memastikan seluruh anggaran yang masuk ke rekening desa telah direalisasikan sesuai dokumen pertanggungjawaban, laporan kegiatan, serta bukti fisik di lapangan.
“Setiap penggunaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan melalui SPJ, LKPJ, dan hasil pembangunan yang nyata. Tidak boleh ada ruang bagi pemalsuan dokumen maupun penyimpangan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Imanudin menyoroti pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurutnya, informasi dan pemberitaan yang disampaikan media massa dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah dan lembaga pengawas.
“Berita dan informasi yang disajikan media jangan hanya dibaca lalu diabaikan. Jadikan sebagai bahan evaluasi dan sinyal bagi pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan apabila diperlukan. Audit harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terbuka kepada publik,” katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, media, dan lembaga pengawas dapat menciptakan tata kelola Dana Desa yang bersih dan tepat sasaran. Dengan demikian, Dana Desa benar-benar mampu menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Dana Desa harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang nyata, mulai dari jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Itulah bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan rakyat,” pungkas Imanudin. [Longking]
Imanudin: Infrastruktur Jadi Tolak Ukur Kinerja Kades, Audit Terbuka Kunci Kepercayaan Publik
Kegiatan pemerintah
