MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya, Fitriadi Faiq, menekankan pentingnya keselarasan pandangan antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada pengembangan potensi daerah. Minggu, 14/06/2026.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang matang, tetapi juga oleh adanya kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pihak dalam menjalankan program yang telah disepakati.
“Pengembangan potensi daerah memerlukan sinergi dan komunikasi yang baik. Keselarasan pandangan akan membantu memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Fitriadi menilai Murung Raya memiliki berbagai potensi di sejumlah sektor yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh kebijakan yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, koordinasi dan dialog yang terbuka menjadi bagian penting dalam menyatukan arah kebijakan.
Lebih lanjut, Fitriadi menyampaikan bahwa sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan para pemangku kepentingan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan sekaligus meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran daerah.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi III DPRD Murung Raya, lanjutnya, siap mendukung terciptanya ruang komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat guna menyelaraskan visi pembangunan daerah.
Dengan kolaborasi yang kuat dan kesamaan tujuan, Fitriadi optimistis berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Murung Raya dapat dioptimalkan secara berkelanjutan demi mendorong kemajuan daerah dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. [Longking]
DPRD Murung Raya Dorong Keselarasan Pandangan Untuk Maksimalkan Pengembangan Potensi Daerah
Kegiatan pemerintah

