MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Badai kepedihan yang memilukan kini benar-benar menghantam ratusan keluarga di pedalaman Bumi Tira Tangka Balang. Sebanyak 775 pegawai honorer telah DIBERHENTIKAN dari pengabdiannya. Jum’at, 30/10/2026.
Bukan lagi ancaman, ini adalah kenyataan pahit. Jika satu honorer menanggung minimal 3 jiwa, maka angka ini setara dengan *2.250 lebih anak dan istri yang kini TERLANTAR*, kehilangan tumpuan hidup di tengah sulitnya mencari pekerjaan baru di Tanah sendiri.
Angka 775 bukan sekadar statistik dingin di atas kertas. Di baliknya ada 775 kepala keluarga yang setiap pagi dulu berjuang menghidupi anak-istri dengan penuh keikhlasan, menyekolahkan anak dengan gaji honorer yang pas-pasan, dan kini menatap masa depan dengan harapan yang retak dan nyaris padam.
Masyarakat Murung Raya sejatinya adalah masyarakat yang rasional, sabar, dan taat aturan.
Masyarakat tidak pernah menyalahkan, bila memang pemberhentian tersebut benar-benar merupakan program mutlak dari Pemerintah Pusat sebagai konsekuensi penataan ASN Nasional.
*Tetapi yang sangat disesalkan dan melukai hati nurani publik adalah, tidak adanya upaya nyata, solusi konkret dari Pemerintah Daerah untuk meminimalisir dampak dari pemberhentian tersebut.*
Di manakah kehadiran negara di tingkat daerah ketika 775 rakyatnya kehilangan pekerjaan secara bersamaan? Di manakah skema penyelamatan, program alih profesi, padat karya, Bantuan Langsung, pelatihan keterampilan, atau kebijakan afirmatif untuk mengurangi angka pengangguran demi masa depan anak generasi mereka?
Dampaknya kini sudah nyata, perih, dan terjadi di depan mata kita. Seperti yang dituturkan dengan suara bergetar menahan tangis,
“Dampak dari pemutusan kerja pegawai honorer hingga hari ini, keluarga saya cuma tinggal di ladang yang jauh dari pemukiman penduduk. Anak-anak terpaksa harus berjalan kaki menempuh perjalanan jauh turun ke sekolah,” ujar salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya.
Bayangkan. Inilah potret kemiskinan baru yang lahir bukan karena kemalasan, tetapi karena kehilangan kesempatan untuk mengabdi. Anak-anak Murung Raya harus menembus embun pagi yang menusuk tulang, menyusuri jalan setapak berlumpur dan berbatu berkilo-kilometer hanya untuk bisa sampai ke sekolah. Sementara orang tua mereka, yang dulu dengan setia mengabdi di kantor-kantor pemerintah, kini harus bertahan hidup di pondok ladang yang terpencil.
Pemberhentian boleh jadi kebijakan pusat, tetapi solusi adalah tanggung jawab moral dan konstitusional Pemerintah Daerah. Tanpa solusi konkret, kita hanya memindahkan masalah dari meja birokrasi menjadi bom waktu sosial: ledakan pengangguran, kemiskinan ekstrem, ancaman putus sekolah, dan hilangnya harapan generasi penerus Tana Malai Tolung Lingu.
Ini bukan sekadar soal pekerjaan. Ini soal kemanusiaan. Ini soal keadilan. Ini adalah panggilan hati nurani yang tidak boleh diabaikan. [Longking]
