Bupati Heriyus dan Johansyah Bersinergi, Dorong Kebijakan Pro Rakyat Dalam Penanganan Karhutla dan Kabut Asap

Kegiatan pemerintah

Berita9813 Dilihat

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Diskusi hangat antara Bupati Murung Raya, Heriyus Midel Yoseph, S.E., dan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., bukan sekedar pertemuan biasa. Sabtu, 17/10/2026.

Diskusi itu melahirkan kesepahaman yang kuat, bahwa penanganan kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat kecil.

Keduanya senada dalam satu pendapat yang sama, penanggulangan karhutla tidak cukup dengan pemadaman api. Negara harus hadir melindungi rakyat dari dampaknya, mulai dari kesehatan, air bersih, hingga ketersediaan oksigen.

*Pencegahan Tetap Utama, Perlindungan Rakyat Tidak Boleh Tertinggal*

Bupati Heriyus menegaskan, pencegahan adalah kunci utama. Edukasi masyarakat, patroli terpadu, pemetaan titik rawan, dan kesiapsiagaan dini harus diperkuat sebelum api membesar dan kabut asap menyelimuti wilayah.

Namun pencegahan saja tidak cukup. Ketika kabut asap datang, rakyat kecil adalah yang paling merasakan dampaknya. Karena itu, Pemerintah Daerah harus memastikan ketersediaan air bersih, obat-obatan, masker, layanan kesehatan, hingga oksigen bagi masyarakat yang terdampak.

“Kabut asap bukan hanya persoalan lingkungan. Ia persoalan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan masa depan anak-anak kita. Negara harus hadir, bukan hanya memadamkan api, tetapi melindungi rakyat dari dampaknya,” ujar Heriyus.

*DPRD Kawal Anggaran Pro Rakyat Kecil*

Senada dengan Bupati, H. Johansyah menegaskan bahwa DPRD siap mengawal kebijakan tersebut melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komisi II DPRD Mura akan memastikan anggaran pencegahan dan penanganan karhutla benar-benar berpihak pada rakyat kecil, bukan sekedar program di atas kertas.

“Kami berada dalam satu frekuensi dengan Pemerintah Daerah. Anggaran untuk air bersih, obat-obatan, oksigen, dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak harus dipastikan tersedia dan tepat sasaran,” tegas Johansyah.

Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif harus menghasilkan kebijakan yang dirasakan langsung oleh rakyat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan paling rentan terdampak kabut asap.

*Dari Diskusi Menjadi Kebijakan*

Pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah dan Wakil Rakyat bukan sekedar slogan. Diskusi hangat itu berubah menjadi komitmen bersama untuk melahirkan kebijakan yang manusiawi, responsif, dan berpihak pada rakyat kecil.

Murung Raya harus menjadi daerah yang tangguh terhadap bencana, dengan pemerintah yang sigap, wakil rakyat yang mengawal, dan masyarakat yang terlindungi.

“Jika kita bergerak bersama, langit Murung Raya akan tetap bersih, dan rakyat kecil tidak akan dibiarkan berjuang sendiri menghadapi kabut asap,” pungkas keduanya dalam satu suara. [Longking]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *