BENGKULU, KAUR / SEMAKU.net — Pembangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kaur menuai sorotan. Senin, 24/08/2026.
Proyek yang disebut telah berjalan selama kurang lebih delapan bulan tersebut hingga kini belum juga rampung, sehingga memunculkan pertanyaan terkait progres pekerjaan, pengawasan, pelaksana kegiatan, hingga kejelasan penggunaan anggaran.
Saat diwawancarai awak media pada Jumat, 21 Agustus 2026, Ketua, Sekretaris, dan jajaran pengurus DPD Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Kaur meminta pemerintah dan pihak terkait segera membuka informasi mengenai proyek tersebut kepada publik.
Sekretaris DPD MOI Kabupaten Kaur, Ilpi, menegaskan bahwa apabila pembangunan tersebut menggunakan uang negara, maka seluruh proses dan penggunaan anggarannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Sudah sekitar delapan bulan pembangunan belum selesai. Kalau menggunakan uang negara, harus jelas anggarannya, siapa pelaksananya, bagaimana progresnya, dan siapa yang bertanggung jawab,” tegas Ilpi.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui nilai anggaran yang digunakan, perusahaan atau kontraktor pelaksana, mekanisme penunjukan pekerjaan, target waktu penyelesaian, serta berbagai kendala yang menyebabkan pembangunan belum juga rampung.
Ilpi menegaskan, sorotan yang disampaikan pihaknya bukan untuk menuduh pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk dorongan agar seluruh persoalan dapat dijelaskan secara transparan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami akan mempertanyakan persoalan ini melalui jalur resmi. Jika diperlukan, kami akan menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto dan meminta perhatian DPR RI, khususnya Komisi III,” ujarnya.
Senada dengan itu, salah seorang kepala desa di Kabupaten Kaur juga menyayangkan minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam proses pembangunan Gedung KDMP tersebut. Menurutnya, kondisi itu menyebabkan pemerintah desa mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan secara langsung di lapangan.
“Sudah lebih dari delapan bulan belum selesai. Pelaksana dan tukang juga beberapa kali berganti. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan KDMP ini,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari salah seorang tim pelaksana pembangunan KDMP yang enggan disebutkan namanya, terdapat persoalan terkait pencairan anggaran.
Ia menyebut pencairan dana kerap mengalami keterlambatan, bahkan terdapat anggaran yang hingga saat ini disebut belum cair.
“Kami juga akan melaporkan persoalan ini kepada Bapak Presiden Prabowo dalam waktu dekat untuk mempertanyakan kejelasan dan penyelesaiannya,” katanya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ilpi berharap pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Ia menilai transparansi sangat penting agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat terkait pembangunan Gedung KDMP tersebut.
“Kalau memang ada kesalahan, usut sesuai hukum. Kalau tidak ada pelanggaran, jelaskan kepada masyarakat. Jangan sampai bangunan mangkrak, tetapi tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Uang negara wajib dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
[Tomas]
