MURUNG RAYA / SEMAKU.net- Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya yang membidangi pembangunan daerah, H. Barlin, S.E., menyoroti pentingnya pemasangan papan informasi pada setiap kegiatan pembangunan sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kamis, 08/10/2026.
Menurut H. Barlin, setiap proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun Dana Desa (DD), perlu dilengkapi dengan papan informasi kegiatan.
Ia menilai, keberadaan papan informasi proyek merupakan bagian penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Menurut pengamatan saya, papan pengumuman atau spanduk proyek merupakan wujud keterbukaan informasi publik bagi masyarakat sebagai kontrol sosial,” ujar legislator senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Murung Raya tersebut.
H. Barlin menjelaskan, papan informasi proyek hendaknya memuat keterangan secara jelas dan mudah dipahami masyarakat, antara lain sumber dana, nilai anggaran, volume pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, serta ukuran atau spesifikasi pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dengan demikian, pembangunan akan lebih mudah diawasi dan dikontrol oleh masyarakat maupun lembaga terkait. Setiap pemasukan dan pengeluaran yang bersumber dari anggaran negara, masyarakat berhak mengetahuinya,” tegasnya.
Ia juga menekankan agar setiap penggunaan anggaran negara maupun anggaran desa dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis) dan peraturan yang berlaku. Anggaran tersebut, kata dia, harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta menjadi prioritas kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, H. Barlin mengingatkan pentingnya memperkuat kerja sama dan komunikasi antara Ketua RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, serta tokoh masyarakat dalam setiap proses musyawarah pembangunan desa.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan sangat penting agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
“Musyawarah dan keterlibatan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. [Longking]
