Harapan Wabup Mura Agar Pemerintah Pusat Berikan Kebijkan Khusus Di Program Swasembada Pangan

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Wakil Bupati Murung Raya, Kalimantan Tengah, Rahmanto Muhidin berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan khusus bagi daerahnya agar bisa berpartisipasi dalam program cetak sawah demi mendukung swasembada pangan nasional. Kamis, 20/03/2025.

“Kami berharap ada kebijakan dan pengecualian dari pemerintah pusat agar Kabupaten Murung Raya dapat turut serta dalam program ketahanan pangan yang dicanangkan, khususnya dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Rahmanto saat menghadiri rapat koordinasi di Palangka Raya.

Pernyataan tersebut disampaikan Rahmanto dalam forum yang membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian untuk swasembada pangan. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan langsung aspirasinya kepada Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, serta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo.

Menurut Rahmanto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menyambut baik program cetak sawah yang digagas pemerintah pusat dengan anggaran sekitar Rp3 triliun. Pemkab Murung Raya pun siap menjalankan program tersebut, namun terkendala oleh status lahan yang direncanakan untuk cetak sawah.

“Saat ini, kendala utama yang kami hadapi adalah lokasi program cetak sawah di Murung Raya yang masuk dalam kawasan hutan. Akibatnya, program ini tidak dapat direalisasikan di daerah kami pada tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Rahmanto menambahkan, dalam petunjuk pelaksanaan, program cetak sawah harus berada di area penggunaan lain (APL). Namun, di Murung Raya, lahan APL hanya mencakup sekitar 12 persen dari total luas wilayah 23.700 kilometer persegi. Setelah dikurangi dengan wilayah pengairan, luas lahan yang tersedia semakin terbatas.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat, melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mempertimbangkan pengecualian bagi daerah dengan kawasan hutan yang luas seperti Murung Raya. Ia menegaskan bahwa area yang diusulkan untuk cetak sawah sebenarnya layak digunakan dan tidak termasuk dalam kawasan hutan menurut peta tata guna lahan.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lokasi yang kami usulkan sangat cocok untuk program cetak sawah. Oleh karena itu, kami berharap ada kebijakan khusus agar program ini bisa berjalan di Murung Raya demi mendukung ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.” [Longking]