MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rumiadi, S.E., S.H., M.H., menyatakan dukungannya kepada insan pers agar terus berkarya dan berprestasi secara kreatif dalam mendukung pembangunan daerah. Jum’at, 06/03/2026.
Menurutnya, insan pers memiliki peran penting sebagai pilar kontrol sosial sekaligus penjaga keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kerja keras para jurnalis patut mendapat dukungan dan apresiasi dari semua pihak.
“Insan pers memiliki peran penting sebagai pilar kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik. Karena itu, kita perlu terus mendukung serta menghargai kerja keras mereka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” ujar H. Rumiadi.
Karya Insan Pers Bernilai Ibadah
H. Rumiadi juga menekankan bahwa karya yang dihasilkan insan pers bukan sekadar tugas profesi, tetapi juga memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dengan niat baik dan tanggung jawab.
Ia menilai bahwa melalui pemberitaan yang objektif dan edukatif, pers dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun daerah yang lebih maju, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dukung Keterbukaan Informasi Publik
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pers memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat sekaligus membangun opini publik yang sehat.
Dalam sistem demokrasi, pers bahkan dikenal sebagai pilar keempat yang berfungsi menyampaikan informasi dan melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
pessel.pesisirselatankab.go.id + 1
Mitra Strategis dalam Pembangunan Daerah
H. Rumiadi menambahkan bahwa wartawan dan insan pers merupakan mitra strategis bagi berbagai unsur, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun seluruh elemen masyarakat.
Melalui kerja sama yang baik, pers diharapkan mampu berkontribusi dalam membangun daerah yang lebih maju, transparan, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. [Longking]
Ketua DPRD Murung Raya: Insan Pers Pilar Kontrol Sosial dan Keterbukaan Informasi
Kegiatan pemerintah
