MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos, S.H. S.P, M.M, M.AP, Hadir pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang digelar di kantor Gubernur Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025. Kamis, 27/08/2025.
“Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P Murung Raya, Bebie Menyampaikan Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) ini mengangkat tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita” dengan tagline “Produk Hukum Daerah Berkualitas, Investasi Mudah, Asta Cita Mantap.”
Rakornas dihadiri oleh gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, kepala biro hukum provinsi, pelaku usaha, asosiasi profesi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi mengenai pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, serta mendukung iklim investasi, sekaligus mempercepat pencapaian program strategis nasional.
“Menurut Ketua Komisi II DPRD kabupaten Murung Raya, Bebie, menegaskan pentingnya produk hukum daerah sebagai instrumen kepastian hukum bagi dunia usaha.adalah regulasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan akan menciptakan kemudahan berusaha sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di daerah.
“Produk hukum daerah tidak hanya menjadi landasan perizinan, tetapi juga sinyal kuat bagi investor bahwa pemerintah daerah menjamin kepastian hukum dan kemudahan berusaha,” ujar Bebie, kepada pihak media melalui chating WhatsApp nya.
Sejalan dengan itu, komitmennya untuk menghadirkan regulasi yang pro-investasi. Menurutnya, kemudahan berusaha menjadi salah satu prioritas pembangunan di Daerah.
“Pemerintah telah menyiapkan Mall Pelayanan Publik dan sistem Online Single Sub mission (OSS) guna mempermudah pelaku usaha maupun investor menanamkan modalnya di setiap Daerah termasuk dalam wilayah kabupaten Murung Raya,” ungkap nya.
Bebie menambahkan, selain pembenahan regulasi dan layanan, pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus utama pemerintah daerah. Yang tengah gencar membangun infrastruktur, khususnya jalan, dan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat menunjang mobilitas ekonomi sekaligus menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya investasi di dalam wilayah Daerah,”tutupnya. [Longking]
Ketua Komisi II DPRD Mura, Bebie, Tekankan Pentingnya Produk Hukum Daerah Untuk Dukung Investasi
Kegiatan pemerintah
