MURUNG RAYA KALTENG / SEMAKU.net – Sebagai masyarakat pemohon keterbukaan informasi publik, kami mengharapkan keterbukaan informasi kepada semua OPD khusus nya pengusa anggaran baik itu melalui papan pengumuman, info media, dll baik itu dari sumber dana manapun.
Sebagai masarakat, kami juga berharap pihak pemerintah penguasa anggaran agar saling terbuka dan transparan sesuai amanah UU no 14 thn 2008, yang kami mohonkan seperti dukumen desa, SPJ LPJ Rab APBDes, yang mana sudah jelas kalau dukumen desa bukanlah dukumen, rahasia negara, sebap sudah jelas tertera didalam pergub 175 THN 2016, tentang layanan informasi publik,
Yang berdasarkan peraturan komisi informasi,
Perki 2THN 2010 perki 1 THN 2012
Perki 1 THN 2013
Perki 2 THN 2013
Perki 1 THN 2014
Perki 2016 perki 2 THN 2016 perki 4 thn 2016 perki 5 THN 2916
PP no 61 thn 2016
Tentang pelaksanaan UU no 14 THN 2008. Tentang keterbukaan informasi publik
UU pasal 28 hurup F 28 THN 1945.
UU no 31 THN 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
PP no 43 thn 2018 tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
PP no no 68 THN 1999 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
Kami sampaikan secara umum dan terbuka, dengan maksut dan tujuan untuk bisa di simak dan di baca peraturan dan perundang undangan yang ada agar semua lapisan masarakat, bisa mengawal mengawasi sumberdana yang bersumber dari pemerintah tujuan demi kesejahteraan masyarakat, mengingat badan publik cuma lah titipan amanah, dan masarakat adalah pemilik tunggal amanah,
Sebagai awak media
Dan sekaligus pemantau keuangan negara yang di tingkat kabupaten Murung Raya Kalimantan tengah kami menghimbaukan Jangan merasa ragu dan bimbang untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila terdapat temuan temuan yang bisa menimbulkan kerugian negara dan menghilangkan hak hak rakyat yang di sebapkan adanya tindakan” pembodohan publik dan pembohongan publik, dan apabila hal ini ditemukan benar adanya tindakan tersebut diatas maka di mata hukum sudah jelas ada tindak pidana korupsi.
[longking]
Pastikan Dokumen Keterbukaan Informasi Publik Yang Berbentuk SPJ LPJ Rab APBDes Itu Bukanlah Rahasia Negara
