MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selasa, 21/10/2025.
Komitmen tersebut ditandai melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Murung Raya, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Murung Raya Heriyus Midel Yoseph, S.E., Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, Ketua DPRD Rumiadi, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah lainnya.
Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif dalam forum tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat prinsip transparansi, integritas, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Heriyus Midel Yoseph, S.E., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai rapat koordinasi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan bebas dari praktik korupsi.
Pemkab Murung Raya, lanjutnya, telah melakukan sejumlah langkah strategis, di antaranya penertiban administrasi aset daerah melalui kerja sama dengan ATR/BPN guna memastikan kepastian hukum atas tanah milik pemerintah daerah.
Selain itu, Bupati Heriyus juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa.
“Kami terus memperkuat sistem pengawasan dan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat melihat langsung bagaimana anggaran daerah digunakan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Bupati Heriyus juga menegaskan bahwa pengelolaan dana hibah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan, pungkasnya. [Longking]
Pemkab Dan DPRD Murung Raya Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Bersih Bersama KPK RI
Kegiatan pemerintah
