Pemkab Murung Raya Gelar Pengawasan Tata Kelola Keuangan Desa 2026, Heriyus Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Kegiatan pemerintah

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Inspektorat menggelar Gelar Pengawasan Hasil Pengawasan terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Tahun 2026 di Gedung GPU, Puruk Cahu. Selasa, 17/11/2026.

Kegiatan dibuka oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., dan dihadiri Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., Arsuni, S.E., Plt. Inspektur Kabupaten Murung Raya, kepala OPD, para camat, kepala desa, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Heriyus menyampaikan bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, transparan, partisipatif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

“Besarnya anggaran yang diterima desa harus sejalan dengan besarnya tanggung jawab dalam pengelolaannya. Jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan permasalahan akibat lemahnya administrasi, ketidakpatuhan terhadap regulasi, kurangnya pengawasan, maupun penyalahgunaan kewenangan,” ujar Heriyus.

Ia menjelaskan, gelar pengawasan bukan sekadar forum penyampaian hasil pemeriksaan, tetapi juga menjadi sarana evaluasi, pembinaan, introspeksi, dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

*KETUA DPRD RUMIADI MENYAMPAIKAN DUKUNGAN PENGAWASAN*

Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., menyampaikan bahwa DPRD mendukung penuh gelar pengawasan ini sebagai langkah untuk menjaga agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai aturan.

Menurut Rumiadi, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus berjalan seiring dengan pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah. Pengawasan yang berjalan dengan terbuka akan membantu pemerintah desa memahami bagian mana yang harus diperbaiki dan bagian mana yang harus dipertahankan.

Rumiadi juga menyampaikan bahwa dana desa adalah amanah untuk warga. Karena itu, setiap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan harus dilakukan dengan cermat, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menegaskan, DPRD akan terus mendorong agar setiap temuan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara konkret dan tepat waktu, agar temuan yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

*LIMA ARAHAN BUPATI UNTUK PEMERINTAH DESA*

Heriyus menyampaikan lima arahan kepada pemerintah desa, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, menindaklanjuti hasil pengawasan secara serius dan tepat waktu, meningkatkan kompetensi aparatur desa, serta memperkuat pembinaan dan koordinasi oleh camat, perangkat daerah terkait, dan pendamping desa.

“Saya meminta kepada seluruh kepala desa agar tidak mengabaikan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat. Setiap temuan harus ditindaklanjuti secara konkret, disertai bukti penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai temuan yang sama terus berulang dari tahun ke tahun,” tegasnya.

*JABATAN ADALAH AMANAH*

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan kepala desa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Anggaran desa harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan pribadi atau kelompok tertentu, serta menghindari korupsi, kolusi, nepotisme, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan.

“Saya tidak ingin ada kepala desa di Murung Raya yang tersandung masalah hukum hanya karena lalai dalam mengelola anggaran. Bekerjalah dengan jujur, tertib, dan sesuai aturan. Jika ragu, bertanyalah kepada camat, kepada Inspektorat, dan kepada perangkat daerah yang membidangi,” ujar Heriyus.

Heriyus menegaskan, pemerintah daerah akan terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Pembinaan itu dilakukan agar pemerintah desa semakin mampu menyusun perencanaan yang matang, melaksanakan kegiatan sesuai rencana, menata administrasi dengan rapi, dan menyampaikan laporan tepat waktu.

*PENGAWASAN UNTUK PERBAIKAN*

Melalui gelar pengawasan ini, diharapkan seluruh pemerintah desa di Kabupaten Murung Raya dapat menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan perbaikan, bukan sekadar bahan yang dibaca lalu dilupakan.

Dengan tata kelola keuangan yang tertib dan terbuka, pembangunan desa dapat berjalan sesuai rencana, pelayanan kepada warga dapat berjalan dengan lancar, dan kepercayaan warga kepada pemerintah desa dapat terus tumbuh di Bumi Tana Malai Tolung Lingu. [Longking]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *