MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui harmonisasi tujuh rancangan produk hukum daerah yang dilaksanakan di Aula Kahayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah. Sabtu, 14/11/2026.
Kegiatan tersebut diikuti Bupati Murung Raya melalui Asisten I Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Rahmat K. Tambunan, bersama sejumlah perwakilan Perangkat Daerah, di antaranya Dinas Perhubungan, Diskominfo SP, BKAD, BKPSDM dan Bagian Organisasi Setda.
*TUJUH RANCANGAN YANG DIHARMONISASI*
Harmonisasi ini membahas tujuh rancangan regulasi yang mencakup pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, serta pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemkab Murung Raya.
Selain itu, pembahasan meliputi perubahan standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya Tahun Anggaran 2026, tata cara pengelolaan belanja tidak terduga, pedoman kerja sama publikasi pemerintah daerah dengan media massa, serta pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
*PASTIKAN LANDASAN HUKUM KUAT DAN TIDAK BERTENTANGAN*
Bupati Murung Raya yang diwakilkan Asisten I Rahmat K. Tambunan menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan produk hukum memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui harmonisasi tersebut, setiap rancangan peraturan ditelaah dari aspek substansi, teknik penyusunan, dan kesesuaian kewenangan pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembentukan selanjutnya.
Penelaahan ini penting agar regulasi yang dihasilkan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, tidak menyulitkan pelaksanaan di lapangan, dan tidak merugikan masyarakat.
*HARAPAN UNTUK REGULASI YANG TERTIB DAN DAPAT DILAKSANAKAN*
Pemkab Murung Raya berharap tujuh rancangan produk hukum tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, tertib, dan dapat dilaksanakan, sehingga mampu memperkuat penyelenggaraan pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Regulasi yang baik adalah regulasi yang jelas aturannya, mudah dipahami, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah yang tertib akan menjaga aset daerah.
Pengaturan Analisis Dampak Lalu Lintas akan menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Pedoman layanan informasi akan memperkuat keterbukaan publik.
Sementara itu, standar harga satuan dan standar biaya yang jelas akan menjaga ketertiban pengelolaan keuangan. Tata cara belanja tidak terduga yang tertib akan memastikan penanganan keadaan mendesak berjalan cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pedoman kerja sama publikasi akan memperkuat penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. Pengaturan tambahan penghasilan ASN akan mendorong kedisiplinan dan peningkatan kinerja aparatur.
Dengan harmonisasi ini, Pemkab Murung Raya menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerintahan yang tertib, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan. [Longking]
