KALIMANTAN TENGAH / Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI (Republik Indonesia) bekerjasama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyelenggarakan rapat koordinasi Sinegritas dan penguatan pemberantasan korupsi rapat yang dihadiri kepala daerah Camat kepala desa dan Kepala SMA/ SMK se Kalimantan Tengah itu digelar di aula jayang dengan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Kamis
08 September 2023 , pukul 08:07. Kamis, 08/09/2023.
Ketua KPK RI Komjen pol purn
Firli Bahuri dalam arahan
menyampaikan apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 6,45% di atas rata-rata nasional yang hanya 5,3%.
Sedangkan untuk pendapatan income per kapita Kalimantan Tengah mencapai Rp 72,9 juta yang juga di atas rata-rata nasional rp61,5 juta ”
“Dalam membangun satu negara dibutuhkan sumber daya manusia (sdm ) yang unggul dan kompetitif.
Untuk mewujudkannya ada dua hal penting yang menjadi perioritas yaitu kesehatan dan pendidikan,” Tutur nya Fitri , minimal ada 8 bidang yang perlu kita waspadai sebagai penyebab terjadinya korupsi yaitu
1.bidang reformasi birokrasi pengadaan barang dan jasa
2.sumbangan dari pihak ketiga
3. Revocusing anggaran covid-19 4.penyelenggaraan jaring pengaman sosial
5.pemulihan ekonomi rasional 6.pengesahan RAPBD dan laporan 7.pertanggung jawaban keuangan kepala daerah
8. (Lpjkd)serta perizinan.
Pada kesempatan ini pula Gubernur Kalimantan Tengah
Bapak H Sugianto Sabran,” dalam sambutannya mengatakan korupsi merupakan masalah serius yang berpotensi tinggi dan yang menghambat semua program-program pembangunan dan membawa kesengsaraan bagi masyarakat,
maka oleh karena itu diperlukan atensi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen tanpa terkecuali dalam memberantas korupsi tegasnya H.Sugianto Sabran.
Dalam mendukung pemberantasan korupsi Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan berbagai upaya diantaranya menetapkan Pergub Kalteng Nomor 21 Tahun 2021 tentang pedoman pengendalian greatifikasi gratifikasi di lingkungan pemprov Kalteng.
Selain itu Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mencanangkan ASN berakhlak bagi seluruh jajaran ASN di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan sosialisasi antigratifikasi pada bidang pendidikan melakukan percepatan implementasi sistem pemerintah berbasis elektronik SPBE melakukan pendelegasian kewenangan dan pemberian perizinan dan non perizinan melalui sistem OSS RBA dan penguatan peran aparat pengawasan Intern pemerintah (APIP)
Sebagai Mitra penjaminan kualitas dan konsultasi.
“Disini kami juga menyampaikan progres proyek strategis Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah yang bersumber dari APBD meliputi pembangunan infrastruktur jalan provinsi (konektivitas antar daerah) pembangunan Landmark Bundaran besar dan Bundaran mahir mahar kota Palangka Raya, pembangunan waterpront city Palangka Raya
Pembangunan rumah sakit tipe B Provinsi Kalimantan Tengah pembangunan shirimp Estate pembangunan pengembangan food Estate meliputi intensifikasi Ekstensifikasi rencana pembangunan Universitas Barito Raya”.
Gubernur provinsi Kalimantan tengah
h.sugianto Sabran,”
Seluruh jajaran pemerintah dan kabupaten kota, serta semua pihak untuk terus bersinergi bekerjasama berkomitmen dalam upaya pemberantasan korupsi di Provinsi Kalimantan Tengah, dan sementara itu,
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bapak. Drs NURYAKIN M.SI.
Dalam penyampaiannya rakor ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi semua elemen pemerintah dan stakeholders terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah provinsi Kalimantan Tengah diharapkan hasil rakor ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih bebas dari korupsi korupsi dan nepotisme Selain itu diharapkan memberikan pemahaman kepada seluruh ASN terhadap pentingnya nilai-nilai integritas integritas dalam mengimplimentasikan pengelolaan pelayanan publik menjadi lebih akuntabel dan transparan
guna mewujudkan pemerintah yang mandiri Maju Makmur
dan sejahtera rekor tersebut juga
dirangkaikan dengan acara pengukuhan penyuluhan anti korupsi tutup nya
Bapak H nuryakin. [Timred/L/]
