Rumiadi: Sinergi Hukum Negara dan Adat Budaya Jadi Fondasi Keadilan di Murung Raya

Kegiatan pemerintah

POLITIK6416 Dilihat

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., menegaskan bahwa hukum negara dan hukum adat harus berjalan secara harmonis sebagai landasan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, pembangunan yang berkelanjutan, serta kehidupan masyarakat yang damai di Bumi Tana Malai Tolung Lingu. Minggu, 19/07/2026.

Menurutnya, keberadaan hukum negara dan hukum adat bukan untuk saling meniadakan, melainkan saling melengkapi sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

“Hukum dan adat budaya tradisi hendaknya saling melengkapi agar seluruh proses pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal ini merupakan amanat Pasal 18B Ayat

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Rumiadi.

Ia menambahkan, pengakuan tersebut juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menghormati dan memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal.

Rumiadi menilai bahwa di Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Murung Raya, nilai-nilai budaya Dayak seperti Huma Betang, musyawarah mufakat, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat selama turun-temurun.

Karena itu, menurutnya, hukum formal dan hukum adat harus dijalankan secara proporsional sehingga mampu menciptakan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Apabila keduanya dapat berjalan secara seimbang sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku, maka tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau dikesampingkan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat akan lebih mudah diselesaikan melalui pendekatan yang mengedepankan keadilan dan musyawarah,” tegasnya.

Untuk memperkuat sinergi tersebut, DPRD Kabupaten Murung Raya mendorong tiga langkah strategis, yaitu:

Harmonisasi regulasi, dengan memastikan peraturan daerah mengakomodasi nilai-nilai adat tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penguatan kelembagaan adat, melalui pelibatan lembaga adat dalam proses perencanaan pembangunan, penyelesaian konflik, serta pengawasan sosial di tengah masyarakat.

Penegakan hukum yang berkeadilan kultural, yakni penegakan hukum tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap menghormati mekanisme penyelesaian adat yang berlaku.

Menurut Rumiadi, pendekatan tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara yang tetap menghormati identitas budaya masyarakat.

“Negara harus hadir tanpa mematikan budaya, dan budaya harus berkembang tanpa bertentangan dengan koridor hukum. Keduanya merupakan pilar penting dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan keadilan di daerah,” ujarnya.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Murung Raya berkomitmen menjadi jembatan antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam melahirkan kebijakan yang berlandaskan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menghargai kearifan lokal.

“Mari kita bersama-sama menjaga Bumi Tana Malai Tolung Lingu agar tetap damai, berkeadilan, dan lestari dengan menjadikan hukum negara dan hukum adat sebagai dua pilar yang saling menguatkan demi kemajuan Kabupaten Murung Raya,” tutup Rumiadi. [Longking]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *