Sarwo Mintarjo: PUG Harus Menjadi Cara Kerja Baru Pemerintah Murung Raya Menuju Pembangunan Yang Adil

Kegiatan pemerintah

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Pemerintah Kabupaten Murung Raya terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan setara melalui Pengarusutamaan Gender (PUG). Selasa, 11/08/2026.

PUG ditegaskan bukan sekadar program tambahan, tetapi harus menjadi bagian dari tata kerja pemerintah dalam seluruh proses pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Murung Raya, Sarwo Mintarjo, saat mewakili Bupati Murung Raya Heriyus, S.E., membuka kegiatan Advokasi Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Pelembagaan PUG Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Bapperida Murung Raya, Selasa (11/8/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala DP3ADaldukKB Murung Raya Pirman Prihatin, SKM., MM., jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Sarwo menyampaikan bahwa pengarusutamaan gender merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus kebutuhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

Menurutnya, kesetaraan gender tidak boleh dipandang sebagai pilihan, melainkan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.

“Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah sekaligus memperkuat pengarusutamaan gender,” ujarnya.

Sarwo menjelaskan, keberadaan Pokja PUG memiliki peran strategis sebagai penggerak koordinasi antar-OPD dalam memastikan perspektif gender terintegrasi ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan.

Ia menekankan, setiap perangkat daerah perlu memiliki komitmen yang sama agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan akses, kesempatan, manfaat, dan kontrol yang setara bagi seluruh masyarakat.

“PUG harus menjadi cara kerja baru birokrasi, bukan sekadar tambahan program. Dengan demikian, tidak ada lagi kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan,” tegasnya.

Berbasis Data dan Kondisi Daerah
Sarwo menyebutkan, berdasarkan data yang ada, masih terdapat kesenjangan pada sejumlah sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan pembangunan disusun secara responsif gender.

Ia menilai, penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kondisi kelompok masyarakat menjadi penting agar pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan secara lebih tepat serta menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan.

“Dari data-data tersebut kita melihat pekerjaan rumah masih besar. Karena itu, kebijakan pembangunan ke depan harus semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki,” katanya.

Perempuan dan Anak Mendapat Perhatian Khusus

Penguatan PUG di Kabupaten Murung Raya juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Perempuan dan anak menjadi kelompok yang mendapat perhatian khusus karena memiliki kerentanan lebih besar apabila kebijakan dan program pembangunan tidak mempertimbangkan aspek gender.

“Perempuan dan anak adalah kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Karena itu, kebijakan pembangunan daerah harus mampu memberikan akses dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat,” ujar Sarwo.

Dorong Pelembagaan PUG di Seluruh OPD
Untuk memastikan PUG berjalan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Murung Raya mendorong penguatan sejumlah instrumen kelembagaan.

Di antaranya melalui pembentukan dan penguatan Focal Point Gender pada setiap OPD, penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penganggaran daerah, serta pemanfaatan data terpilah sebagai dasar penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan PUG sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, bukan hanya kegiatan yang dilaksanakan secara sektoral.

Pemkab Murung Raya menegaskan bahwa pembangunan di Bumi Tana Malai Tolung Lingu harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin maupun kelompok sosial.

Dengan penguatan PUG, pemerintah daerah berharap pembangunan dapat berjalan lebih inklusif, tepat sasaran, dan mampu memberikan kesempatan serta manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki dalam mewujudkan Murung Raya yang maju, mandiri, dan sejahtera. [Longking]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *