Tidak memandang Asal Daerah, Yang Dinilai Adalah Legalitas

Kegiatan pemerintah

UTAMA6701 Dilihat

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Kemitraan media di Kabupaten Murung Raya tidak mengenal sekat asal daerah. Tidak ada pembedaan antara PT Perusahaan Media lokal dengan PT Perusahaan Media dari luar daerah. Minggu, 22/11/2026.

Yang dinilai bukan dari mana perusahaan itu berasal. Yang dinilai adalah keabsahan legalitasnya, kelengkapan syaratnya, dan rekam jejaknya dalam menjalankan kerja sama.

Prinsip keadilan ini ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika SP Kabupaten Murung Raya, Dr. Yulianus.

*“Mau itu PT Perusahaan lokal ataupun dari luar Daerah Kabupaten Murung Raya, sepanjang keabsahan legalitas perusahaan tersebut memenuhi syarat media, pernah menjalankan kerja sama dengan Diskominfo SP, Inspektorat dan Kesbangpol, maka media tersebut dianggap sah dan tidak meragukan,”* tambah Dr. Yulianus.

Penegasan ini menjadi jawaban tegas atas anggapan yang keliru, seolah-olah media dari luar daerah tidak memiliki kedudukan yang sama dengan media lokal. Padahal dalam aturan kemitraan media, tidak ada pasal yang membedakan media berdasarkan asal daerahnya.

*SYARATNYA SAMA, PERLAKUANNYA SAMA*

Baik media lokal maupun media luar daerah, keduanya harus melewati pintu yang sama:

– Berbadan hukum PT yang jelas dan terdaftar
– Memiliki NIB, NPWP, kantor resmi, dan Kabiro
– Memenuhi syarat sesuai Perbup tentang kemitraan media
– Pernah menjalankan kerja sama dengan Diskominfo SP, Inspektorat, dan Kesbangpol

Jika syarat itu terpenuhi, maka kedudukannya sama. Sama sahnya, sama diakui, sama dilayani.

Tidak ada media yang diistimewakan karena berasal dari dalam daerah, dan tidak ada media yang diragukan hanya karena berasal dari luar daerah.

Keadilan tidak mengenal alamat kantor pusat. Keadilan hanya mengenal kelengkapan legalitas.

*REKAM JEJAK ADALAH BUKTI PALING KUAT*

Dr. Yulianus menekankan satu hal yang sangat penting: *pernah menjalankan kerja sama*.

Artinya, media tersebut bukan hanya memiliki berkas di atas kertas, tetapi sudah memiliki rekam jejak nyata.

Rekam jejak itu terlihat dari:

– Kontrak kerja yang pernah dilaksanakan sesuai kesepakatan
– Publikasi yang pernah ditayangkan sesuai isi kontrak
– Laporan pertanggungjawaban yang pernah diserahkan dan dapat diaudit
– Anggaran yang pernah dikelola dan dipertanggungjawabkan hingga tuntas

Perusahaan yang sudah pernah melewati proses ini bersama Diskominfo SP, diperiksa Inspektorat, dan dibina Kesbangpol, tidak bisa lagi disebut sebagai perusahaan yang meragukan.

Meragukan perusahaan yang sudah terverifikasi tiga lembaga, sama dengan meragukan hasil verifikasi dari tiga lembaga itu sendiri.

*TIDAK ADA ALASAN UNTUK MEMPERSULIT*

Sebelumnya, Dr. Yulianus juga telah menegaskan:

*“Tidak ada hal yang bersifat untuk mempersulit media tersebut sepanjang berbadan hukum yang jelas.”*

Pernyataan tersebut kini diperkuat dengan penegasan kedua ini: asal daerah bukan alasan untuk mempersulit.

Sepanjang legalitas jelas, syarat terpenuhi, dan rekam jejak kerja sama terbukti, maka media tersebut sah. Titik.

Diskominfo SP hadir sebagai pengelola, bukan sebagai pembatas. Sebagai pelayan informasi publik, bukan sebagai penjaga gerbang yang menutup jalan bagi media yang sah.

*ADAPUN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN YANG DIMINTA, SEBAGAI BERIKUT PENJELASANNYA*

Agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan, perlu diluruskan secara terbuka dan profesional. Persyaratan yang diminta bukan untuk mempersulit, bukan untuk mengganti legalitas perusahaan, dan bukan untuk menggeser kedudukan PT. Persyaratan itu adalah untuk menertibkan keberadaan Kabiro di daerah, sebagai perpanjangan tangan perusahaan yang sah.

*1. Setiap Kabiro Wajib Mengurus Surat Keterangan Berdomisili Sesuai Alamat Kantor Masing-Masing Kabiro Media*

Setiap Kabiro wajib membuat dan mengurus Surat Keterangan Berdomisili sesuai alamat kantor masing-masing Kabiro Media.

Ini adalah bukti paling sederhana dan paling jujur bahwa Kabiro itu benar-benar ada, benar-benar bekerja, dan benar-benar berdomisili di Murung Raya. Bukan Kabiro di atas kertas. Bukan Kabiro bayangan.

Surat domisili membuktikan:
– Kantor Kabiro itu nyata dan bisa didatangi
– Kabiro itu beraktivitas di daerah, bukan dari jauh
– Pemerintah daerah tahu persis di mana media itu berkantor

Dengan domisili yang jelas, maka kemitraan menjadi terang. Tidak ada lagi keraguan tentang keberadaan Kabiro.

*2. NIB Yang Dimaksud Bukan Merubah NIB PT Perusahaan Yang Asli Dan Sudah Sah Dan Berpayung Hukum*

Ini adalah poin yang paling sering disalahpahami dan harus ditegaskan dengan huruf besar.

NIB yang dimaksud bukan merubah NIB PT Perusahaan yang asli dan sudah sah dan berpayung hukum.

NIB PT Perusahaan tetap sah. NIB PT Perusahaan tidak diganti. NIB PT Perusahaan tidak diotak-atik. NIB PT Perusahaan tetap menjadi payung hukum utama yang tidak bisa diubah seenaknya.

Yang dimaksud adalah NIB sebagai pelengkap administrasi Kabiro di daerah, untuk keperluan pencatatan keberadaan usaha Kabiro di Murung Raya, sesuai dengan alamat domisili Kabiro tersebut.

Artinya:
– PT tetap satu, tidak berubah
– Legalitas pusat tetap berlaku
– Yang ditertibkan adalah administrasi kehadiran Kabiro di daerah, bukan mengubah identitas PT

Jangan sampai ada yang menafsirkan bahwa Kabiro harus membuat PT baru, atau harus mengubah NIB perusahaan pusat. Itu keliru. Itu bukan maksud dari persyaratan ini.

*3. Setiap Kabiro Wajib Membuat Surat Ijin Berusaha Sesuai Juknis Dinas Perijinan Kabupaten Murung Raya*

Setiap Kabiro wajib membuat surat ijin berusaha sesuai Juknis Dinas Perijinan Kabupaten Murung Raya.

Ini adalah bentuk ketaatan terhadap aturan daerah. Jika Kabiro membuka kantor dan berusaha di Murung Raya, maka sudah sepantasnya ia mengikuti juknis perizinan yang berlaku di Murung Raya.

Surat ijin berusaha ini bukan untuk mempersulit. Ini untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kabiro itu sendiri. Dengan ijin yang jelas, Kabiro tidak lagi bisa disebut liar, tidak lagi bisa disebut tidak berizin, dan tidak lagi bisa diragukan keberadaannya.

Ini adalah bukti bahwa Kabiro patuh pada aturan daerah tempat ia bekerja.

*4. Setiap Kabiro Wajib Memiliki NPWP*

Setiap Kabiro wajib memiliki NPWP.

Ini adalah bukti tanggung jawab perpajakan secara pribadi sebagai penanggung jawab di daerah. NPWP Kabiro membuktikan bahwa Kabiro siap untuk taat pajak, siap untuk dipertanggungjawabkan, dan siap untuk diaudit.

NPWP Kabiro tidak menggantikan NPWP PT. NPWP Kabiro adalah pelengkap. PT memiliki NPWP perusahaan, Kabiro memiliki NPWP pribadi sebagai penanggung jawab operasional di daerah.

Dengan NPWP yang jelas, maka tidak ada lagi alasan untuk meragukan komitmen Kabiro terhadap kewajiban negara.

*5. INI BERLAKU BAGI SETIAP WARTAWAN KABIRO, BUKAN PT PERUSAHAAN — UNTUK DIPAHAMI*

Ini adalah penegasan terakhir yang paling penting dan harus dipahami oleh semua pihak.

Persyaratan di atas berlaku bagi setiap wartawan Kabiro, bukan PT Perusahaan, untuk dipahami.

Yang wajib berdomisili adalah Kabironya.
Yang wajib mengurus ijin berusaha di daerah adalah Kabironya.
Yang wajib memiliki NPWP adalah Kabironya.
Yang wajib melengkapi administrasi kehadiran di daerah adalah Kabironya.

Bukan PT Perusahaan yang harus dibongkar, diubah, atau didirikan ulang.

PT Perusahaan tetap berdiri dengan Akta Notaris, NIB, dan NPWP yang sah. Yang ditertibkan adalah orangnya, kantornya, dan kehadirannya di daerah.

Jika pemahaman ini diluruskan, maka tidak ada lagi perdebatan yang berlarut-larut. Tidak ada lagi ketakutan bahwa PT luar daerah akan dipaksa menjadi PT lokal. Tidak ada lagi kekhawatiran bahwa legalitas pusat akan dihapus.

Yang diminta adalah keterbukaan Kabiro. Yang diminta adalah kejujuran kehadiran. Yang diminta adalah tanggung jawab di lapangan.

*MENGAPA PRINSIP INI PENTING BAGI MURUNG RAYA?*

Prinsip tidak membedakan asal daerah ini sangat penting bagi Murung Raya, karena:

*1. Memperluas Jangkauan Informasi*
Media luar daerah dapat membantu menyebarluaskan informasi pembangunan Murung Raya hingga ke tingkat provinsi dan nasional.

*2. Meningkatkan Kualitas Persaingan Sehat*
Ketika media lokal dan media luar daerah bersaing secara sehat berdasarkan kualitas, maka yang diuntungkan adalah masyarakat.

*3. Menjaga Iklim Investasi Informasi*
Perusahaan media yang merasa diperlakukan adil akan semakin percaya untuk berinvestasi, membuka kantor, dan merekrut wartawan lokal di Murung Raya.

*4. Melindungi Hak Masyarakat*
Masyarakat berhak memperoleh informasi dari berbagai sumber, bukan hanya dari satu kelompok media saja.

*PENUTUP: SAH ADALAH SAH, DARI MANA PUN ASALNYA — DAN TERTIB ADALAH TERTIB*

Kesimpulannya menjadi sangat terang:

Mau itu PT Perusahaan lokal ataupun dari luar Daerah Kabupaten Murung Raya, sepanjang keabsahan legalitas perusahaan tersebut memenuhi syarat media, dan pernah menjalankan kerja sama dengan Diskominfo SP, Inspektorat, dan Kesbangpol, maka media tersebut dianggap sah dan tidak meragukan.

Dan pada saat yang sama, setiap Kabiro wajib tertib: tertib domisili, tertib ijin berusaha sesuai Juknis Dinas Perijinan, tertib NPWP, tanpa harus merubah NIB PT Perusahaan yang asli dan sudah sah.

Kemitraan media yang baik tidak dibangun dari prasangka asal daerah. Kemitraan media yang baik dibangun dari legalitas yang jelas, verifikasi yang tuntas, kontrak yang dilaksanakan, Kabiro yang tertib, dan kepercayaan yang dijaga bersama.

Sah adalah sah, dari mana pun asalnya. Tertib adalah tertib, untuk siapa pun yang bertugas di daerah. [Longking]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *