Jalinan Kemitraan Humas dan Awak Media Jangan Pilih Kasih Kabupaten Murung Raya

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Ketua DPRD kabupaten Murung raya, Dr DONI, SP, M.SI,
Mengatakan Banyak institusi, instansi, lembaga, organisasi, atau badan yang membentuk bagian kehumasan dengan berbagai nama. Misalnya Humas (Hubungan Masyarakat), Penerangan, Penhumas (penerangan dan Hubungan Masyarakat), Public Relations (PR) atau lainnya. Semua dengan tujuan senada, bekerjasama dengan banyak relasi atau memublikasikan kegiatan dari institusi atau instansi itu, “imbuhnya Doni. 

Bahkan boleh dibilang hampir 100 persen kehumasan butuh media massa untuk viralisasi kegiatan atau “pencitraan”, baik pimpinan, anggota, atau instansi terkait. Namun sayangnya belum semua personal yang menangani bagian atau seksi kehumasan memahami kinerja yang seharusnya, terutama dalam menjalin kemitraan dengan awak media.


Personal yang menjadi pimpinan bagian PR, Penerangan atau Humas suatu instansi, sebagian besar hanya melaksanakan kegiatan atau tradisi dari pejabat sebelumnya, dan terkesan monoton. Sehingga ketika instansi tersebut sudah bekerjasama dengan satu organisasi, maka akan menutup untuk organisasi lainnya.

Terkait dengan publikasi,
Kata Doni, Hendaknya melalui berbagai media massa, tidak sedikit instansi di berbagai daerah sudah bekerjasama dengan organisasi wartawan tertentu. Sehingga bertindak tertutup untuk melakukan kerjasama dengan organisasi wartawan lainnya, atau bahkan dengan awak media tanpa organisasi (perorangan).

Terkadang yang menjadi Alasan tipis hingga dijadikan senjata penolak” awak media atau organisasi kewartawanan yang sering digunakan oleh pimpinan Humas misalnya atau PR biasanya “cenderung” mengecilkan media atau organisasi awak media yang mengajukan kerjasama. Misalkan menganggap “media tidak jelas”, “media belum terverifikasi Dewan Pers”, “media abal-abal” kumpulan wartawan ecek-ecek”, “wartawan belum UKW”, dan sebagainya.

” Seharusnya Para pimpinan PR atau Humas perlu memahami, bahwa “senjata penolakan” itu tidak mendasar. Pasalnya, Ketua Dewan Pers, pun pernah menyebutkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada waktu lahir tidak mengenal pendaftaran bagi perusahaan pers.

“Setiap orang dapat mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga mana pun, termasuk ke Dewan Pers,” ujar Ninik dalam keterangan resminya, Senin, 27 Februari 2023.

Kamsul Hasan, Ahli Pers Dewan Pers dan Ketua Bidang Kompetensi Wartawan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat pun juga pernah menerangkan bahwa, Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah syarat bagi seseorang untuk menjadi wartawan di Indonesia.

“UKW bukanlah perintah dan atau amanat dari Undang-Undang Pokok Pers. UKW adalah Peraturan Dewan Pers,” terang Kamsul Hasan, Times Indonesia pada (09/04/2024). Kemarin, “tandasnya Dr DONI, SP, M.SI,

Ia juga menduga, kebijakan sejumlah lembaga atau instansi yang menolak bekerjasama dengan wartawan yang belum UKW, semata-mata hanya karena mereka ingin membatasi jumlah wartawan yang terlibat di kegiatan mereka.

ingin membatasi jumlah wartawan yang ingin bekerjasama, itu ada benarnya, dan sah-sah saja. Namun demikian tidak harus bertindak pilih kasih bila ada wartawan yang sudah turut membantu lembaga itu meski tidak bekerjasama.

Sehingga seorang yang bekerja di kehumasan harus bersikap humanis kepada setiap wartawan atau orang yang telah membantu dalam hal publikasi. Karena lembaga/instansi/satuan butuh viralisasi atau publikasi, dan wartawan butuh berita untuk medianya.

Sehingga perlakuannya harus sama, dan perlu diciptakan hubungan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan wartawan, ” tandasnya.

Informasi/liputan kegiatan, Konferensi Pers, Press Release, ketika butuh publikasi sebaiknya mengundang awak media secara luas. Bukan hanya untuk wartawan media tertentu, atau awak media pada organisasi wartawan tertentu.

Apabila Humas memberikan atensi, dukungan, atau penghargaan pun juga dilakukan penilaian secara umum. Tanpa harus membedakan organisasi kewartawanan, “tutup nya, ketua DPRD kabupaten Murung Raya. [Longking]