MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.AP., mendorong pemerintah daerah memastikan proses pemutakhiran data desil kesejahteraan dilakukan secara akurat dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Kamis, 10/09/2026.
Menurutnya, ketepatan data sangat menentukan efektivitas berbagai program perlindungan sosial. Karena itu, proses pendataan tidak boleh hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi harus mampu menggambarkan kondisi riil setiap keluarga.
“Kami sangat mengapresiasi jika data desil yang dihasilkan benar-benar akurat. Karena data yang akurat sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dari sanalah kita bisa memastikan siapa yang paling membutuhkan, siapa yang harus didahulukan, dan program apa yang paling tepat untuk dijalankan,” tegas Bebie.
Ia menjelaskan, data kesejahteraan harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara objektif, termasuk kondisi ekonomi, tempat tinggal, pekerjaan, serta kebutuhan keluarga.
“Desil bukan hanya tabel di kantor. Desil adalah ibu tunggal di desa terpencil, petani yang gagal panen, atau lansia yang hidup sebatang kara. Jika datanya salah, maka keadilan sosial kita gagal sejak awal,” ujarnya.
Bebie menilai validasi lapangan menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan data yang berujung pada salah sasaran bantuan.
Ia mendorong keterlibatan pemerintah desa, RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta unsur pendamping sosial dalam proses verifikasi sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Menurut Bebie, data yang telah tervalidasi juga perlu dimanfaatkan secara terpadu dalam perencanaan berbagai program pemerintah, baik bantuan sosial, kesehatan, pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi.
“Prinsipnya, kita ingin data yang benar menjadi dasar kebijakan yang benar. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat, sementara yang tidak berhak malah menerima,” katanya.
Komisi II DPRD Murung Raya, lanjut Bebie, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Tugas kami di DPRD adalah memastikan kebijakan berpihak kepada rakyat kecil. Dengan data desil yang valid, kami bisa mengawasi anggaran dan program agar tidak salah sasaran. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat Murung Raya,” pungkasnya.
Pemutakhiran data kesejahteraan diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki ketepatan sasaran program pemerintah. Dengan data yang akurat dan proses verifikasi yang kuat, bantuan sosial diharapkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. [Longking]
