Distribusi BBM Terganggu, Komisi III DPRD Murung Raya Desak Pemda Amankan Pertanian dan Ekonomi Rakyat

Kegiatan pemerintah

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Memasuki puncak musim kemarau tahun 2026, gangguan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Murung Raya. Sabtu, 22/08/2026.

Kelangkaan serta kenaikan harga BBM dilaporkan terjadi di sejumlah kecamatan, terutama wilayah yang akses distribusinya bergantung pada jalur Sungai Barito.

Kondisi tersebut langsung mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya, khususnya Komisi III yang membidangi sektor perekonomian dan pertanian.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya, Sutrisno, S.T., menegaskan bahwa BBM bukan sekadar komoditas kebutuhan sehari-hari, melainkan salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan produksi masyarakat.

Menurutnya, ketersediaan BBM sangat menentukan biaya operasional mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman, panen, hingga distribusi hasil pertanian kepada konsumen.

Komisi III DPRD Murung Raya menilai, apabila persoalan distribusi BBM tidak segera ditangani, dampaknya dapat meluas terhadap produktivitas petani, kelancaran distribusi barang, serta daya beli masyarakat.

“Jika BBM sulit diperoleh hari ini, maka biaya operasional alat dan mesin pertanian akan meningkat. Ongkos angkut hasil pertanian juga ikut naik. Yang pertama kali dirugikan adalah petani, dan pada akhirnya dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujar Sutrisno, S.T., di Kantor DPRD Kabupaten Murung Raya, Kamis(20/08).

Lima Langkah Strategis untuk Pemerintah Daerah

Untuk mencegah dampak yang lebih luas, Sutrisno mendorong Pemerintah Kabupaten Murung Raya segera mengambil sejumlah langkah strategis secara kolaboratif dan terkoordinasi.

Pertama, memperkuat pengawasan dan audit distribusi BBM. Dinas terkait bersama Satgas Pangan diminta melakukan pemantauan secara berlapis, mulai dari agen, APMS hingga tingkat pengecer.

Pengawasan tersebut penting dilakukan untuk mencegah praktik penimbunan, pengoplosan maupun penjualan BBM di atas harga yang telah ditetapkan.

Kedua, menjamin kebutuhan BBM bagi sektor produksi pertanian. Dinas Pertanian dan Perkebunan diharapkan segera melakukan pendataan terhadap kelompok tani, pelaku usaha pertanian dan UMKM berbasis agro.

Ketersediaan BBM perlu diprioritaskan untuk mendukung operasional alat dan mesin pertanian, penggilingan serta kendaraan pengangkut hasil panen agar rantai pasok tetap berjalan.

Ketiga, membentuk koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah didorong segera menggelar koordinasi bersama pihak Pertamina, pengelola APMS, Dinas Perhubungan, BPBD serta unsur Forkopimda.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengamankan jalur distribusi, khususnya ke wilayah hulu yang rawan terdampak kabut asap dan kondisi pendangkalan sungai.

Keempat, membuka akses informasi publik secara cepat dan transparan. Sutrisno mengusulkan adanya posko informasi terkait ketersediaan stok dan harga BBM hingga tingkat kecamatan. Masyarakat juga perlu mengetahui titik distribusi resmi dan harga acuan agar tidak menjadi korban permainan harga maupun spekulasi.

Kelima, memprioritaskan alokasi BBM bagi sektor esensial. Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah antisipatif untuk menjamin ketersediaan BBM bagi sektor pertanian, perikanan, pelayanan kesehatan dan distribusi logistik pangan. Wilayah sentra produksi serta daerah dengan akses sulit perlu menjadi perhatian utama.

DPRD Akan Perkuat Pengawasan

Sutrisno memastikan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Murung Raya akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kondisi di lapangan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan sektor energi, perekonomian dan pertanian.

Menurutnya, stabilitas ketersediaan energi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di tengah kondisi musim kemarau dan tantangan distribusi ke wilayah pedalaman.

“Perekonomian dan pertanian rakyat adalah tulang punggung Murung Raya. Jangan sampai aktivitas masyarakat lumpuh hanya karena distribusi energi terhambat. Pemerintah harus hadir lebih cepat dan mengambil langkah nyata. Kami di DPRD akan terus mengawal agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Komisi III DPRD Murung Raya berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar.

Stabilitas energi dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga produktivitas pertanian, kelancaran aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Murung Raya. [Longking]

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *