MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya, Hj. Dina Maulidah, S.H.I., resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perempuan Bangsa Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2026–2031. Minggu, 19/07/2026.
Keputusan tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Perempuan Bangsa Kalimantan Tengah yang digelar di Kota Palangka Raya, Sabtu (18/7/2026), serta disaksikan langsung oleh Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Nihayatul Wafiroh.
Terpilihnya Dina Maulidah menjadi tonggak baru bagi Perempuan Bangsa Kalimantan Tengah.
Selain mengemban amanah sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Murung Raya, kini ia juga dipercaya memimpin organisasi perempuan di bawah naungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tingkat provinsi.
Momentum Penguatan Organisasi
Ketua DPW PKB Kalimantan Tengah, Rahmanto Muhidin, menyampaikan bahwa kepemimpinan Dina Maulidah menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan peran Perempuan Bangsa dalam pembangunan daerah.
“Terpilihnya Hj. Dina Maulidah membawa angin segar dan optimisme baru. Rekam jejak beliau di legislatif maupun organisasi perempuan menjadi modal besar untuk memperluas jangkauan organisasi, memperkuat kaderisasi, serta memperjuangkan hak-hak perempuan di Kalimantan Tengah,” ujar Rahmanto.
Fokus pada Kemandirian dan Politik Perempuan
Dalam pidato perdananya, Dina Maulidah menegaskan bahwa kepengurusan DPW Perempuan Bangsa Kalimantan Tengah lima tahun ke depan akan berorientasi pada peningkatan kualitas dan kemandirian perempuan.
“Perempuan harus berdaulat secara ekonomi, cerdas secara politik, dan hadir memberi solusi. Perempuan Bangsa tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus bekerja nyata, hadir di tengah masyarakat, dan memberikan dampak bagi kesejahteraan perempuan,” tegasnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, DPW Perempuan Bangsa Kalimantan Tengah menetapkan tiga program prioritas, yakni:
Penguatan kemandirian ekonomi perempuan melalui pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, perluasan akses pembiayaan, serta digitalisasi produk usaha perempuan dari desa hingga perkotaan.
Peningkatan kapasitas dan kaderisasi, meliputi sekolah politik perempuan, pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan, serta penguatan jaringan organisasi di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Politik kehadiran dan pengawalan aspirasi, dengan memperkuat kehadiran organisasi di tengah masyarakat, menyerap persoalan dari akar rumput, serta mengawal aspirasi tersebut agar menjadi bagian dari kebijakan publik.
Sebagai langkah awal, kepengurusan baru akan melaksanakan konsolidasi organisasi secara menyeluruh mulai dari tingkat DPW hingga DPC kabupaten/kota, sesuai arahan DPP Perempuan Bangsa agar organisasi semakin solid dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sinergi dari Daerah untuk Kalimantan Tengah
Pengalaman Dina Maulidah sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Murung Raya dinilai menjadi modal penting dalam membangun sinergi antara organisasi perempuan dan pemerintah daerah.
Selama menjabat sebagai legislator, ia dikenal aktif mengawal berbagai program pemberdayaan perempuan dan keluarga, termasuk mendukung pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK) ke-54 Tingkat Nasional, mendorong pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) agar semakin berkembang, serta memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat, khususnya terkait penyediaan air bersih dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Dirung Pundu dan Dirung Pinang.
“Pengalaman membangun dari daerah akan kami bawa ke tingkat provinsi. Sebaliknya, berbagai kebijakan di tingkat provinsi akan kami dorong agar benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa. Ini merupakan kerja bersama untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, inklusif, dan berkeadilan gender,” pungkas Dina.
Dengan kepemimpinan baru tersebut, diharapkan DPW Perempuan Bangsa Kalimantan Tengah mampu menjadi motor penggerak pemberdayaan perempuan melalui penguatan ekonomi, peningkatan kapasitas kepemimpinan, serta perluasan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. [Longking]
