MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2025 terus berlanjut dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar DPRD Kabupaten Murung Raya. Sabtu, 06/06/2026.
Di tengah proses pembahasan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.AP., dari Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya usai mengikuti rangkaian pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025.
Menurut Bebie, meskipun pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai keterbatasan anggaran, upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak boleh berhenti dan harus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Meski dengan keterbatasan anggaran, kita tetap mengupayakan secara bertahap sampai tuntas. Yang terpenting, kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus terus mendapatkan perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Bebie juga menilai bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan selama tahun anggaran sebelumnya.
Melalui forum paripurna tersebut, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah sekaligus memberikan masukan dan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat terus terjalin dengan baik sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Murung Raya,” pungkasnya.
Dengan komitmen tersebut, DPRD Kabupaten Murung Raya terus mendorong agar arah kebijakan anggaran daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. [Longking]
Ketua Komisi II DPRD Murung Raya: Kebutuhan Dasar Masyarakat Tetap Jadi Prioritas Anggaran
Kegiatan pemerintah
