Pemkab Murung Raya Bergerak Atasi Krisis BBM, Wabup Rahmanto: Pemerintah Tidak Tinggal Diam

Kegiatan pemerintah

UTAMA7337 Dilihat

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Kelangkaan dan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Murung Raya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Senin, 11/05/2026.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dan perekonomian daerah, Bupati Murung Raya Heriyus M. Yoseph memimpin rapat koordinasi lintas sektor guna membahas langkah penanganan distribusi dan stabilisasi harga BBM.

Dalam rapat tersebut, Pemkab Murung Raya memutuskan membentuk tim khusus pengawasan distribusi BBM.

Tim ini akan melakukan pemantauan langsung ke SPBU, APMS, hingga tingkat pengecer guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan serta mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga yang merugikan masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok BBM, menstabilkan harga di lapangan, serta memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal di tengah kondisi yang berkembang hingga ke wilayah kecamatan dan desa.

Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut.

Menurutnya, krisis BBM tidak hanya berdampak pada antrean panjang, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, biaya logistik, dan keberlangsungan usaha kecil.

“Krisis BBM bukan sekadar soal antrean panjang. Ini menyangkut daya beli masyarakat, biaya logistik, dan keberlangsungan usaha kecil. Pemerintah harus hadir dengan langkah nyata, bukan hanya sebatas pernyataan,” ujar Rahmanto.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah dan pihak terkait bekerja secara terpadu dengan mengedepankan kecepatan penanganan serta akurasi data distribusi BBM di lapangan.

Selain itu, Pemkab Murung Raya membuka kanal pengaduan masyarakat untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran distribusi maupun penjualan BBM di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati. Masyarakat juga diimbau agar tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan buatan.

Pemerintah daerah turut memperkuat koordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas, dan aparat penegak hukum guna memastikan distribusi berjalan lancar serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Melalui langkah lintas sektor tersebut, Pemkab Murung Raya menargetkan stabilitas pasokan BBM dapat segera pulih. Upaya jangka pendek ini juga akan diikuti pembenahan sistem distribusi secara berkelanjutan agar daerah lebih siap menghadapi potensi gejolak energi di masa mendatang.

“Keadilan energi adalah hak masyarakat dan pemerintah wajib menjaganya,” tutup Rahmanto.

Reporter: Suara Akar Rumput
Narasumber: Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *