Pemkab Murung Raya Ikuti Rakor Penanganan Inflasi dan Program Tiga Juta Rumah yang Digelar Kemendagri

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya melalui Bupati Mura, Heriyus, yang diwakili oleh Asisten III Setda Mura, Andri Raya, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual. Rabu, 05/11/2025.

Rakor rutin setiap awal pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan diikuti dari ruang kerja Sekda Kabupaten Murung Raya, Kantor Bupati Murung Raya.

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas bersama seluruh pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Ia meminta daerah terus memantau perkembangan harga bahan pokok, memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) untuk memastikan pasokan aman dan distribusi berjalan lancar.

Tito juga menyoroti empat komoditas penyumbang inflasi tertinggi, yaitu beras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras.

Daerah diminta memperkuat operasi pasar, memfasilitasi transportasi pangan, serta mendorong penyerapan produksi lokal agar harga tetap stabil.

Pemerintah pusat menargetkan inflasi nasional tetap berada di bawah 3 persen hingga akhir tahun 2025.

Selain fokus pada pengendalian inflasi, Kemendagri bersama Kementerian PUPR juga membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang merupakan program prioritas nasional periode 2025–2029.

Program ini bertujuan mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menekan backlog perumahan di Indonesia.

Daerah didorong untuk mempercepat proses perizinan pembangunan rumah, menyediakan lahan strategis, serta memberikan kemudahan administrasi bagi pengembang.

Dalam paparannya, Kemendagri menyampaikan bahwa program perumahan rakyat memiliki efek berganda terhadap ekonomi, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat, hingga mendorong pertumbuhan sektor industri bahan bangunan lokal.

Kemendagri juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah daerah, BPS, dan Kementerian PUPR agar program perumahan berjalan tepat sasaran.

Daerah yang memiliki kesiapan lahan dan dukungan pembiayaan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah pada tahap awal. [Longking]