RDP DPRD Murung Raya Bersama Wartawan: Sepakat Perkuat Kemitraan Media Yang Adil, Terbuka, dan Tanpa Diskriminasi

Kegiatan pemerintah

Berita6752 Dilihat

MURUNG RAYA / SEMAKU.net -Memperbanyak Persamaan, Memperkecil Perbedaan: Menata Ulang Kerja Sama Media Satu Pintu Menuju Kemitraan Yang Adil Dan Terbuka. Kamis, 19/11/2026.

Gedung Paleno DPRD Kabupaten Murung Raya menjadi saksi berlangsungnya sebuah dialog yang penting bagi masa depan kemitraan media di Kabupaten Murung Raya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., beserta anggota dan Sekretaris Dewan beserta jajaran, digelar dengan suasana terbuka, santun, dan penuh rasa saling menghargai.

RDP tersebut mengundang Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika SP Kabupaten Murung Raya, Asisten I dan Asisten III Setda Kabupaten Murung Raya, serta kumpulan wartawan dari berbagai media yang bertugas di Kabupaten Murung Raya.

RDP yang digelar antara DPRD dan kumpulan wartawan tersebut tidak lepas dari upaya memperbanyak persamaan dan memperkecil perbedaan pendapat terkait adanya Surat Edaran Perbup tentang pengajuan kerja sama media satu pintu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika SP Kabupaten Murung Raya.

*DIALOG, BUKAN DEBAT*

Sejak awal, RDP ini ditegaskan bukan sebagai ajang untuk saling menyalahkan. RDP ini adalah ruang dialog untuk menyamakan persepsi, meluruskan kesalahpahaman, dan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak.

Pemerintah daerah menyampaikan maksud dari Surat Edaran Perbup tersebut. DPRD menyampaikan fungsi pengawasannya. Wartawan menyampaikan pandangan dan pengalaman di lapangan.

Dari tiga sudut pandang yang berbeda itu, lahir satu kesamaan: semua pihak menginginkan kerja sama media yang tertib, adil, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat.

*INTI POIN KESEPAKATAN: BERDIRI DI ATAS DUA KAKI*

Inti poin berdasarkan kesepakatan dalam rapat yang digelar di Gedung Paleno DPRD adalah bahwa semua wartawan yang hadir sepakat untuk meminimalisir adanya dugaan kepincangan.

Maka alangkah lebih baiknya apabila kerja sama media dapat berdiri di atas dua kaki.

Berdiri di atas dua kaki berarti:

1. *Kaki pertama: Tertib Administrasi.* Kerja sama media dijalankan sesuai Perbup, sesuai syarat dan ketentuan, dan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. *Kaki kedua: Keadilan Dan Keterbukaan.* Kerja sama media dijalankan secara terbuka, tidak berpihak pada satu kelompok, dan memberi ruang yang sama kepada semua media yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan instansi terkait.

Dengan berdiri di atas dua kaki, kerja sama media tidak mudah goyah. Tidak hanya kuat secara administrasi, tetapi juga kuat secara moral dan keadilan.

Kesepakatan ini lahir dari kesadaran bersama bahwa tujuan utama dari kerja sama media adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

*FUNGSI DISKOMINFO: PENGELOLA, BUKAN PEMBATAS*

Dalam RDP tersebut juga ditegaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika SP memiliki fungsi sebagai berikut:

– Sebagai perangkat daerah yang mengelola komunikasi dan informatika
– Sebagai pengelola informasi publik di lingkungan pemerintah daerah
– Sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan media dalam hal publikasi
– Sebagai pelaksana administrasi kerja sama media sesuai Perbup yang berlaku

Fungsi tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati, dan tidak dimaksudkan untuk membatasi hak wartawan dan perusahaan pers yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Diskominfo diposisikan sebagai pengelola, bukan sebagai pembatas. Sebagai penghubung, bukan sebagai penghalang.

*TIGA FUNGSI YANG HARUS BERJALAN SEIMBANG*

Dalam RDP tersebut juga ditegaskan peran masing-masing pihak yang harus berjalan secara seimbang:

– *Pemerintah Daerah melalui Diskominfo,* menjalankan fungsi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.
– *DPRD melalui fungsi pengawasan,* bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pelaksanaan kerja sama media dan pengelolaan anggaran publik.
– *Wartawan sebagai sosial kontrol,* bertugas mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat, sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers.

Ketiga fungsi ini harus berjalan secara seimbang. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, karena semuanya memiliki peran yang sama-sama penting dalam membangun keterbukaan publik.

Jika satu fungsi berjalan sendiri tanpa diimbangi fungsi lainnya, maka akan terjadi ketimpangan. Jika ketiganya berjalan bersama, maka akan lahir pemerintahan yang terbuka dan pers yang sehat.

*SYARAT DAN KETENTUAN MEDIA: DIBAHAS BERSAMA, DIPAHAMI BERSAMA*

Pada Rapat Dengar Pendapat tersebut, ada berbagai macam peraturan yang dibahas bersama, terutama tentang syarat dan ketentuan media sebagaimana yang telah diatur di dalam Perbup Nomor, Pasal, Tahun tentang Perda Kerja Sama Kemitraan Media.

Apabila hasil kesepakatan RDP sudah final, maka syarat dan ketentuan tersebut akan menjadi pedoman bersama bagi semua pihak.

Adapun hal yang dibahas antara lain terkait:
– Pajak
– NIB (Nomor Induk Berusaha)
– NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
– Kantor Resmi dan Kabiro

Pembahasan ini dilakukan bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memperjelas. Agar tidak ada lagi penafsiran yang berbeda-beda di lapangan. Agar semua media memahami apa yang harus dipenuhi, dan pemerintah daerah memahami apa yang harus dilayani.

Diharapkan Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki banyak toleransi, karena RDP ini bersifat untuk meluruskan adanya kesalahpahaman pendapat, bukan untuk mempertajam perbedaan.

Toleransi yang dimaksud adalah toleransi dalam masa transisi, toleransi dalam proses pemenuhan administrasi, dan toleransi dalam membangun pemahaman bersama.

*MENEGAKKAN KEADILAN YANG MENYELURUH*

RDP ini juga menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara menyeluruh, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Keadilan yang dimaksud adalah:
– Keadilan bagi semua media yang memenuhi syarat
– Keadilan bagi semua wartawan yang bekerja secara profesional
– Keadilan bagi masyarakat yang berhak memperoleh informasi yang benar

Keadilan yang menyeluruh berarti tidak ada media yang dianaktirikan, tidak ada wartawan yang dikucilkan, dan tidak ada informasi publik yang ditutup-tutupi.

*PANDANGAN KETUA DPRD DAN ANGGOTA: FAKTA, BUKAN KATA-KATA*

Menurut Ketua DPRD, Rumiadi, S.E., S.H., M.H., Anggota Olivia Wiswanti, Anggota Tuti Marheni, Anggota H. Barlin, dan Frederich D. Yoga, sependapat dengan yang disampaikan oleh Asisten I dan Asisten III, serta Kepala Dinas Kominfo SP.

Bahwa yang dilihat oleh semua pihak bukan cuma dari katanya, tetapi dari faktanya. Bukan hanya dari kepandaian berbicara, tetapi semua yang hadir suatu saat akan diuji kelayakannya dari hasil kinerja.

Pernyataan ini menjadi penegasan yang penting. Karena dalam dunia pemerintahan dan dunia pers, yang dinilai bukan seberapa pandai seseorang berbicara, tetapi seberapa nyata hasil kerjanya.

Dari situlah perlu untuk digarisbawahi bahwa kejujuran, keterbukaan, dan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan menjadi kunci utama dalam membangun kemitraan yang sehat antara pemerintah daerah, DPRD, dan wartawan.

Kehadiran Anggota H. Barlin dalam RDP tersebut semakin memperkuat komitmen DPRD untuk mengawal hasil kesepakatan ini, agar tidak hanya berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan kerja sama media yang adil dan terbuka.

*PENUTUP: DARI PERBEDAAN MENUJU PERSAMAAN*

Rapat Dengar Pendapat ini menjadi bukti bahwa perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui dialog yang terbuka, santun, dan bermartabat.

DPRD, Pemerintah Daerah, dan Wartawan sepakat untuk memperbanyak persamaan dan memperkecil perbedaan, agar kerja sama media dapat berjalan secara adil, terbuka, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Murung Raya.

Dari Gedung Paleno, lahir sebuah pesan yang kuat: kemitraan yang baik tidak dibangun dari kecurigaan, tetapi dari kejujuran. Tidak dibangun dari penutupan, tetapi dari keterbukaan. Tidak dibangun dari kata-kata, tetapi dari fakta dan hasil kinerja.

Berani bersuara bukan berarti melawan. Berani bersuara berarti menyampaikan kebenaran agar didengar, agar diperhatikan, dan agar ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat luas. [Longking]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *