Respons Keluhan Warga Soal BBM, Ketua Komisi II DPRD Murung Raya Bebie Dorong Kolaborasi Eksekutif-Legislatif Kendalikan Stok dan Harga

Kegiatan pemerintah

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Menanggapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gejolak harga di sejumlah kecamatan, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan DPRD. Jum’at, 08/05/2026.

Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan serta melindungi daya beli masyarakat.

Bebie menegaskan bahwa persoalan BBM tidak dapat diselesaikan secara parsial. Menurutnya, diperlukan koordinasi yang solid antara dinas teknis, Pertamina, aparat penegak hukum, hingga DPRD agar distribusi BBM berjalan lancar, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk duduk bersama. Pemerintah daerah, DPRD, penyalur BBM, dan aparat penegak hukum harus memiliki persepsi yang sama dalam memetakan titik-titik rawan serta menutup potensi penyimpangan distribusi,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Komisi II DPRD Murung Raya akan mendorong langkah konkret, seperti pelaksanaan operasi pasar terpadu, monitoring berkala terhadap SPBU, serta optimalisasi sistem pelaporan masyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan BPH Migas dan Hiswana Migas guna memastikan kuota BBM bersubsidi bagi Murung Raya terpenuhi sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Bebie, kelangkaan BBM memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya biaya logistik, harga bahan pokok, hingga mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan berbasis data yang akurat.

“Jangan sampai terjadi penimbunan atau distribusi yang tidak adil. Penegakan hukum terhadap pelaku spekulan harus dilakukan secara tegas agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Bebie berharap solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu menjadi langkah jangka panjang dalam pengawasan distribusi BBM di daerah.

Ia mendorong adanya pemetaan pola konsumsi, digitalisasi sistem pengawasan distribusi, serta edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan BBM bersubsidi secara tepat.

“Dengan kolaborasi yang harmonis antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan, kita berharap stok BBM tetap aman, harga terkendali, dan masyarakat Murung Raya tidak lagi merasa resah,” pungkasnya.

Reporter: Suara Akar Rumput
Narasumber: DPRD Kabupaten Murung Raya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *