MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Barlin, S.E., menanggapi maraknya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan harga eceran di sejumlah kecamatan dan desa. Minggu, 10/05/2026.
Ia menegaskan perlunya langkah korektif yang terukur dan kolaboratif guna memastikan distribusi energi bagi masyarakat tetap berjalan stabil.
Menurut H. Barlin, lonjakan harga di tingkat pengecer menjadi indikasi adanya persoalan dalam rantai distribusi yang harus dikaji secara objektif dan menyeluruh.
“Kita tidak boleh berhenti pada keluhan semata. Saatnya mencari akar persoalan secara komprehensif, mulai dari validitas data kuota, ketepatan suplai, efektivitas pengawasan SPBU dan subpenyalur, hingga potensi kebocoran di lapangan,” tegasnya.
Ia menilai pendekatan berbasis data menjadi fondasi utama sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan agar solusi yang diterapkan benar-benar tepat sasaran.
Sebagai langkah kelembagaan, Komisi II DPRD Murung Raya berencana menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, BPH Migas, serta unsur aparat penegak hukum.
Rapat tersebut akan difokuskan pada audit distribusi BBM secara menyeluruh, pemetaan wilayah rawan kelangkaan, serta penyusunan sistem pengawasan digital yang dapat diakses publik guna meningkatkan transparansi penyaluran BBM bersubsidi.
Selain itu, H. Barlin juga merekomendasikan sejumlah langkah jangka pendek dan menengah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM.
Beberapa di antaranya yakni pelaksanaan operasi pasar di wilayah terdampak, percepatan perizinan lembaga penyalur resmi di daerah terpencil, serta penguatan kanal pengaduan masyarakat secara real time.
Ia turut mendorong sinkronisasi usulan kuota BBM daerah dengan proyeksi kebutuhan riil masyarakat yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk, dan kondisi geografis Kabupaten Murung Raya.
“Energi merupakan penggerak utama ekonomi masyarakat. Jika stok tidak aman dan harga tidak terkendali, maka biaya logistik akan meningkat, harga pangan ikut terdampak, dan daya beli masyarakat menurun.
Karena itu, eksekutif dan legislatif harus memiliki visi yang sama untuk memastikan distribusi yang adil, harga yang wajar, serta penegakan hukum terhadap praktik spekulasi,” pungkasnya.
H. Barlin optimistis, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan, stabilitas pasokan BBM di Kabupaten Murung Raya dapat segera dipulihkan. [Longking]
Sekretaris Komisi II DPRD Murung Raya Soroti Lonjakan Harga BBM, Desak Audit Distribusi Berbasis Data
Kegiatan pemerintah
