BENGKULU, KAUR / SEMAKU.net – Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Kaur berinisial BS, yang merupakan kader Partai Golkar, menjadi sorotan publik setelah beredarnya sebuah video yang diklaim memperlihatkan dirinya bersama seorang perempuan di dalam sebuah kamar. Sabtu, 01/08/2026.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi maupun putusan hukum yang membuktikan kebenaran isi video tersebut.
Sejumlah warga Desa Tuguk, Kecamatan Luas, memberikan tanggapan terkait beredarnya video tersebut. Mereka berharap apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik, penanganannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris Desa Tuguk, Rozi, mengatakan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk menangani persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum oleh seorang pejabat publik.
“Persoalan seperti itu bukan menjadi kewenangan pemerintah desa. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang apabila memang ada dugaan pelanggaran yang harus diproses sesuai aturan,” ujarnya.
Rozi juga menyampaikan bahwa BS diketahui telah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kaur selama dua periode dan telah berkeluarga. Ia membenarkan bahwa perempuan yang disebut-sebut dalam video tersebut merupakan warga Desa Tuguk.
Sementara itu, seorang warga yang meminta dipanggil Ne berharap aparat dan lembaga terkait bertindak sesuai ketentuan apabila dugaan tersebut terbukti.
“Kalau memang ada pelanggaran, tentu harus diproses sesuai aturan. Seorang pejabat publik seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat,” katanya.
Pendapat serupa disampaikan Ismail (60), warga Desa Tuguk. Menurutnya, masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan benar atau tidaknya suatu dugaan pelanggaran, sehingga prosesnya harus diserahkan kepada institusi yang berwenang.
Di sisi lain, Pitra, anggota BPD dari Kecamatan Kaur Tengah, juga berharap setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat publik dapat ditangani secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Desa Tuguk turut menyampaikan bahwa penyelesaian setiap persoalan harus mengedepankan mekanisme yang berlaku dan menjadi kewenangan pihak terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, BS maupun pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Kaur belum memberikan keterangan resmi terkait beredarnya video tersebut.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak yang bersangkutan sebagai bentuk pemenuhan asas keberimbangan dan hak jawab.
