MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Kamis, 12/11/2026.
Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2026, di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, Puruk Cahu.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (Kaur), kepala seksi (Kasi), bendahara, serta sejumlah unsur perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
Turut hadir Kepala Desa Konut, Kecamatan Tanah Siang, Hj. Endang, Kepala Desa Olung Dojo, Erly Sutisna, Kepala Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Dariyus, dan seluruh jajaran Kepala Desa, Ketua TPK 116 Desa dari 10 Kecamatan lingkup Kabupaten Murung Raya.
*ARAHAN PLT. KEPALA DPMD: JABATAN ADALAH AMANAH*
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPMD Kabupaten Murung Raya, Jim Suat, S.E., http://M.AP., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam memahami regulasi pengelolaan keuangan desa, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta mengoperasikan aplikasi keuangan desa secara efektif dan tepat.
Dalam arahannya, Jim Suat menegaskan bahwa kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah masyarakat. Menurutnya, jabatan kepala desa bukan semata-mata berkaitan dengan hak dan kewenangan, melainkan juga kewajiban untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia juga mengingatkan bahwa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta bagi hasil pajak merupakan uang rakyat yang harus dikelola secara tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
> “Setiap penggunaan anggaran harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai terjadi penyimpangan, karena setiap pelanggaran tentu memiliki konsekuensi hukum,” tegasnya.
Selain itu, Jim Suat meminta seluruh kepala desa dan perangkatnya agar terus meningkatkan pengetahuan, terutama dalam mengikuti perkembangan regulasi yang dapat berubah setiap tahun. Aparatur desa diharapkan aktif mempelajari aturan serta mengikuti pelatihan guna memperkuat kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Ke depan, DPMD Murung Raya juga berencana menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan pemerintahan melalui nota kesepahaman (MoU). Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada kepala desa dan perangkat desa untuk memperdalam ilmu pemerintahan secara lebih komprehensif.
Tidak kalah penting, ia turut menekankan perlunya membangun sinergi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hubungan kemitraan serta fungsi pengawasan harus berjalan secara konstruktif demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik.
*SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH: TATA KELOLA KEUANGAN HARUS TERTIB DAN TRANSPARAN*
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya, Lynda Kristiane, dalam sambutannya menekankan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan hal penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Lynda Kristiane, aparatur desa harus memahami bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, memiliki aturan yang wajib dipatuhi.
Ia menegaskan bahwa APBDes bukan sekadar dokumen administratif. APBDes adalah rencana kerja desa yang harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, dibahas bersama BPD, dan dilaksanakan secara terbuka.
Lynda Kristiane juga meminta perangkat desa agar tidak ragu berkoordinasi dengan DPMD, Inspektorat, BKAD, dan instansi terkait jika menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan. Koordinasi yang baik dinilai dapat mencegah kesalahan administrasi sebelum menjadi persoalan hukum.
*MATERI BIMTEK: DARI KERANGKA KEBIJAKAN HINGGA JAGA DESA*
Pada hari pertama, peserta menerima materi Pengelolaan Keuangan Desa dari Kemendagri. Materi tersebut memaparkan kerangka kebijakan pengelolaan keuangan desa, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Menteri.
Peserta juga menerima Paparan Jaga Desa dari Kejaksaan Negeri Murung Raya. Materi tersebut membahas peran dan kewenangan desa dalam pengelolaan lingkungan dan aktivitas pertambangan, serta optimalisasi fungsi preventif Intelijen Kejaksaan melalui Program Jaga Desa.
Pada hari kedua, materi dilanjutkan oleh BPKP, Inspektorat, BKAD, dan DINSOS mengenai DTSEN. Sinergi narasumber tersebut memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta, dari sisi regulasi, pengawasan, penatausahaan aset, hingga ketepatan data bantuan.
*DARI UJUNG PERBATASAN: APRESIASI KEPALA DESA TUMBANG NAAN*
Dari ujung perbatasan Kabupaten Murung Raya, Kepala Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, Dariyus, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi DPMD Murung Raya, Kejaksaan Negeri Murung Raya, dan seluruh narasumber dalam Bimtek ini.
Desa Tumbang Naan berada di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat, sekaligus perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur, di garis hulu sungai.
Menurut Dariyus, materi Bimtek sangat membantu perangkat desa di wilayah perbatasan. Desa yang jauh dari pusat kota tetap mendapat perhatian, pendampingan, dan penjelasan hukum yang jelas.
> “Kami dari ujung perbatasan mengucapkan terima kasih. Materi ini sangat bermanfaat bagi kami. Kami kini lebih paham kewenangan desa, batas perizinan, dan cara menjaga lingkungan. Kami merasa didampingi, tidak dibiarkan berjalan sendiri.”
*PENUTUP: DESA TERTIB, RAKYAT SEJAHTERA*
Melalui Bimtek selama dua hari ini, DPMD Murung Raya berharap tidak ada lagi perangkat desa yang bingung dalam mengelola keuangan. Tidak ada lagi laporan yang terlambat. Tidak ada lagi pengelolaan yang asal-asalan.
Semua harus tertib. Semua harus transparan. Semua harus untuk rakyat. [Longking]
