MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Ada derita yang tidak terlihat oleh semua pihak di bumi pedalaman Tana Malai Tolung Lingu. Derita yang tidak viral di media sosial, tidak berisik di jalanan, namun mengendap dalam-dalam di hati rakyat kecil. Rabu, 04/11/2026.
Di tengah melonjaknya harga 9 Bahan Pokok (Sembako), para tokoh pejuang keadilan di ibu kota provinsi dan kabupaten berteriak lantang, “Turunkan Harga!”. Mahasiswa turun ke jalan melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah. Semua berisik menyuarakan ketidakadilan.
Namun pemandangan yang sangat kontras justru terjadi di desa-desa pedalaman Murung Raya.
Di sana, rakyat kecil justru terlihat lebih tenang, sabar, bahkan seolah tidak mengerti tentang berbagai macam masalah yang tengah menghimpit mereka. Mereka rela berjalan kaki berkilo-kilo meter setiap hari, pergi ke ladang, mengantar anak ke sekolah menyeberangi jembatan kayu yang lapuk, dan menjalankan aktivitas pekerjaan lainnya.
Tidak ada keluhan. Tidak ada komentar. Tidak ada protes, apalagi demo besar-besaran.
Bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka takut. Dan juga bukan karena mereka merasa senang dan sejahtera.
Tetapi mereka diam karena merasa berteriak pun percuma. Tidak ada telinga yang sudi untuk mendengar.
Pengakuan pilu ini disampaikan oleh salah satu warga masyarakat Murung Raya berinisial R (37 tahun) kepada tim Suara Akar Rumput. Dengan nada lirih dan penuh kehati-hatian, ia membongkar realitas pahit yang selama ini dipendam.
> “Bukan karena bodoh dan takut, tetapi mau melaporkan ke pihak yang mana dan kepada siapa lagi? Sementara pihak yang kita kritisi dan kita laporkan, bahkan kita viralkan juga tidak pernah ada tanggapan dari pihak-pihak terkait. Semua pihak yang kita duga sebagai pelaku, mereka bermitra dan membuat perjanjian MOU dengan pihak-pihak yang mereka anggap sebagai tameng yang mampu membentengi diri mereka dari kejahatannya,” ujar R.
> “Oleh sebab itulah rakyat pedalaman lebih memilih menutup mata dan menutup telinga daripada banyak berbicara, tetapi ujung-ujungnya cuma diabaikan dan justru mendapat kemalangan. Dari yang dulunya kita dapatkan BLT, Bansos dan PKH, nama kita dialihkan ke nama yang lain. Seandainya salah satu pihak dari oknum tersebut ada yang mengetahui kalau kita yang melapor dan dianggap lancang,” lanjutnya.
### Dana Desa Cair, Jalan dan Air Bersih Tetap Mimpi
Menurut R, ketakutan yang paling nyata dirasakan rakyat adalah ketika berbicara soal Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan sumber anggaran desa lainnya.
“Dana DD, ADD masuk, kita tidak berani menatap wajah mereka. Takut dianggap bahwa kita rakyat kecil bisanya mengintimidasi kinerja mereka. Walaupun jalan, jembatan dan air bersih yang awalnya dirancang melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun mirisnya disaat dana tersebut sudah dicairkan, justru anggaran tersebut dirubah ke pembangunan infrastruktur lainnya, bahkan sebagian besar untuk membayar hutang desa di tahun yang lalu,” ungkapnya dengan nada heran.
Bagi logika sederhana masyarakat pedalaman, hal ini sangat aneh dan janggal. Dana yang sudah dirancang dan disepakati bersama untuk perbaikan air bersih, jalan dan jembatan di tahun ini, justru digunakan untuk menutupi hutang yang dari tahun sebelumnya. Lalu kapan jalan mereka akan diperbaiki? Kapan air bersih akan mengalir?
“Dan yang paling menyedihkan, di tengah turun drastisnya anggaran Dana Desa, justru masuk kemitraan yang membuat MOU hingga menguras kantong desa melebihi Rp 16 Juta hingga 20 Juta per tahun. Rakyat bertanya, aturan ini darimana? Apakah hal tersebut dianggap tidak merugikan negara dan rakyatnya?” tanya R dengan nada kritis.
### Mau Mengadu Kemana, Jika Tempat Mengadu Sudah Dipagar?
Pertanyaan paling fundamental yang dilontarkan R adalah pertanyaan yang mewakili jeritan ribuan warga pedalaman lainnya.
“Apabila pihak-pihak yang selama ini bisa rakyat andalkan sebagai tempat melaporkan untuk meminta saran dan masukan justru bekerja sama dan membuat MOU mempererat hubungan mereka, lalu sebagai rakyat kita mau mengadu kemana?” tambahnya.
R menggambarkan sebuah lingkaran setan yang sulit diputus. Pihak manapun yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat melaporkan tindakan kejahatan para oknum tersebut, maka pihak itulah yang lebih awal mereka dekati dan mereka pagar.
Akibatnya, semua laporan dan kritik dari rakyat membeku di atas meja. Laporan diterima, distempel, tetapi tidak pernah diindahkan sesuai harapan masyarakat pelapor. Mereka cuma duduk di meja, tidak pernah turun ke TKP, tidak pernah melihat di mana jalan rusak, di mana jembatan roboh, di mana mata air mengering.
Inilah potret keadilan yang timpang di pedalaman. Ketika mereka yang bersuara lantang di kota didengar, mereka yang diam di desa justru memendam luka yang lebih dalam. Mereka tidak butuh janji. Mereka hanya butuh didengarkan dan dilihat.
Suara dari pedalaman Tana Malai Tolung Lingu ini adalah alarm keras bagi semua pemangku kebijakan. Bahwa pembangunan tidak boleh hanya diukur dari seberapa megah gedung di kota, tetapi dari seberapa layak jalan setapak, jembatan, dan air bersih yang dirasakan oleh warga di desa terjauh. [Longking]
