Ketua Komisi I DPRD Murung Raya: Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas Harus Jadi Prioritas Pembangunan

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rejikinoor, S.Sos., menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Rabu, 15/07/2026.

Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Ia mengatakan, hingga saat ini akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan desa-desa terpencil.

Karena itu, H. Rejikinoor mendorong Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk memperluas program layanan kesehatan gratis hingga ke tingkat desa, serta memberikan pendidikan gratis mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Kesehatan dan pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Ketika kedua sektor ini belum dapat dinikmati secara merata, maka pembangunan sumber daya manusia akan tertinggal. Negara dan pemerintah daerah wajib hadir untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang layak,” tegas H. Rejikinoor.

Ia juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil maupun kelompok yang selama ini belum memperoleh layanan secara optimal.

Menurutnya, investasi pada pendidikan sejak usia dini dan penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses merupakan langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat Murung Raya yang sehat, cerdas, dan sejahtera.

Sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Rejikinoor menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, pihaknya juga akan mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar kegiatan yang bersifat seremonial.

“Pelayanan publik yang berkualitas harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itulah yang akan terus kami kawal melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD,” pungkasnya. [Longking]