MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Hampir seluruh kepala desa dari 116 desa di Kabupaten Murung Raya menyampaikan keprihatinan mendalam atas pemangkasan dana desa yang dinilai sangat signifikan. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya pelayanan kepada masyarakat. Rabu, 14/01/2026.
Dana desa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1,4 miliar per tahun kini turun drastis menjadi hanya Rp600–700 juta. Akibatnya, pemerintah desa terpaksa mengambil sejumlah kebijakan sulit.
“Kami terpaksa mengurangi gaji kader Posyandu, guru TK dan PAUD, serta staf desa. Bahkan, satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) harus kami nonaktifkan,” ujar Kepala Desa Muara Joloi I, Kecamatan Seribu Riam, H. Rusmin Nuryadin.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tersebut juga berdampak besar pada sektor pembangunan. Sejumlah proyek infrastruktur desa kini harus dilaksanakan secara bertahap karena keterbatasan dana.
“Kami mohon kepada pemerintah daerah dan DPRD agar dapat menyampaikan kondisi ini kepada masyarakat luas, supaya mereka memahami situasi yang kami hadapi sebagai pemerintah desa yang sangat terbatas kemampuannya,” tambahnya.
Dampak Pemangkasan Dana Desa:
Gaji kader Posyandu, guru TK/PAUD, dan staf desa: Dipotong
Linmas: Dinonaktifkan
Pembangunan infrastruktur: Dilaksanakan secara bertahap
Pelayanan masyarakat: Mengalami hambatan
H. Rusmin Nuryadin, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Murung Raya, menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dan DPRD dapat membantu mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Kami hanya ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat desa. Namun, hal itu tidak mungkin terwujud tanpa dukungan anggaran yang memadai,” pungkasnya. [Longking]
Pemangkasan Dana Desa di Murung Raya Ancam Pelayanan Masyarakat
Kegiatan pemerintah
