H. Johansyah: Program Pemda Harus Berdampak Nyata Pada Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan pemerintah

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., menegaskan bahwa setiap program yang diluncurkan pemerintah daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya. Kamis, 14/05/2026.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, baik di kampung, desa, maupun perkotaan.

H. Johansyah menekankan bahwa orientasi kesejahteraan harus menjadi landasan utama dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi program.

Indikator keberhasilan tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, serta membaiknya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan infrastruktur jalan.

“Program bisa saja terlihat baik di atas kertas. Namun, jika tidak mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun program berdasarkan data riil dan aspirasi masyarakat di tingkat bawah.

Dalam rangka menjaga efektivitas program, Komisi II DPRD Murung Raya akan terus memperkuat fungsi pengawasan secara terukur dan berkelanjutan.

H. Johansyah mendorong penerapan indikator kinerja utama dalam setiap kegiatan, termasuk jumlah penerima manfaat, nilai tambah ekonomi, serta keberlanjutan program.

“Belanja daerah harus bersifat produktif. Setiap anggaran yang digunakan harus memiliki target yang jelas, baik dari sisi output maupun outcome, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, akademisi, dan tokoh adat diharapkan dapat bersinergi dalam merumuskan kebijakan berbasis potensi dan kebutuhan wilayah.

Beberapa langkah strategis yang didorong antara lain pengembangan program padat karya, pemberdayaan UMKM, hilirisasi komoditas lokal, serta optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di akhir keterangannya, H. Johansyah menegaskan komitmen Komisi II DPRD Murung Raya dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya kalangan kecil.

“Jika seluruh program pemerintah daerah konsisten berorientasi pada kesejahteraan, maka daya beli masyarakat akan meningkat, ekonomi daerah bergerak, dan cita-cita Murung Raya yang maju dan sejahtera dapat terwujud lebih cepat,” pungkasnya. [Lonking]


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *