Imanudin Dorong Pengawasan Dana Desa Diperketat, LSM dan Media Diminta Aktif Kawal Transparansi

Kegiatan pemerintah

TEKNOLOGI6571 Dilihat

MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, Imanudin, S.Pd.I., mendorong pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diperkuat. Minggu, 09/08/2026.

Menurutnya, pengelolaan anggaran desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai dengan perencanaan pembangunan dan ketentuan yang berlaku.

Imanudin menegaskan, pengawasan terhadap anggaran desa merupakan bagian penting dalam memastikan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk memastikan pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran di tingkat desa tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dorong Tim Investigasi Lintas Sektor
Untuk memperkuat pengawasan, Imanudin mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait membentuk tim lintas sektor yang dapat melakukan pengecekan secara berkala di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kita harus memastikan dana yang masuk ke desa digunakan tepat sasaran. Karena itu, perlu ada pengecekan berkala oleh tim gabungan agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan,” tegas Imanudin.

Ia menilai pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah, lembaga pengawas, aparat terkait, serta masyarakat perlu membangun kolaborasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

LSM dan Media Dinilai Punya Peran Penting
Imanudin juga mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait membuka ruang kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta insan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“LSM dan media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial. Mari bersama-sama turun ke lapangan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing. Dengan begitu, pengawasan dapat dilakukan secara lebih luas dan objektif,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sipil dan pers dapat membantu memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa, sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif mengawasi pembangunan di wilayahnya.

PADes Juga Harus Terbuka

Selain DD dan ADD, Imanudin menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai Pendapatan Asli Desa (PADes). Ia meminta setiap desa dapat menjelaskan secara terbuka sumber PADes, besaran penerimaan, hingga penggunaannya.

“PADes juga harus dikontrol. Sumbernya dari mana, jumlahnya berapa, dan digunakan untuk apa. Semua itu harus dapat diketahui masyarakat. Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang transparan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, keterbukaan informasi publik memiliki dasar hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Imanudin berharap pemerintah desa proaktif menyediakan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan untuk Pastikan Pembangunan Tepat Sasaran

Imanudin menegaskan, pengawasan yang ketat bukan dimaksudkan untuk menghambat pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

Sebaliknya, pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap anggaran yang dikelola benar-benar digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Pengawasan bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan setiap rupiah anggaran desa digunakan secara tepat, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Murung Raya,” pungkasnya. [Longking]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *