MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Murung Raya, Imanudin, S.Pd.I., mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam merespons krisis kelangkaan dan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut. Senin, 11/05/2026.
Menurutnya, pembentukan tim khusus pengawasan distribusi BBM melalui rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung Bupati Heriyus M. Yoseph merupakan kebijakan tepat demi melindungi kepentingan masyarakat.
“Ini bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Ketika masyarakat resah, pemerintah hadir dengan tindakan nyata, bukan sekadar imbauan,” tegas Imanudin.
Ia menilai pernyataan Wakil Bupati Rahmanto Muhidin yang menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menjadi pesan kuat bagi masyarakat bahwa persoalan BBM sedang ditangani secara serius.
Sebagai anggota Komisi I DPRD yang membidangi hukum dan pemerintahan, Imanudin memastikan pihaknya akan mengawal pelaksanaan pengawasan agar berjalan sesuai regulasi.
Ia juga mendukung penuh pelibatan TNI, Polri, dan Satpol PP dalam tim pengawasan guna memperkuat penindakan terhadap praktik penimbunan maupun spekulasi harga BBM.
“Aturan sudah jelas. Surat Edaran terkait HET wajib dipatuhi. Pelanggar harus ditindak tegas tanpa kompromi,” ujarnya.
Selain itu, legislator muda tersebut menyoroti pentingnya kanal pengaduan publik yang telah dibuka pemerintah daerah. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi BBM akan membantu mempercepat deteksi pelanggaran di tingkat SPBU, APMS, maupun pengecer.
Ia juga meminta Pertamina bersama Hiswana Migas menyampaikan informasi stok BBM secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terpancing melakukan panic buying yang justru dapat memperparah kelangkaan.
Lebih lanjut, Imanudin mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem distribusi BBM dalam jangka panjang setelah kondisi stabil.
Menurutnya, digitalisasi pengawasan, pemetaan kuota berbasis kebutuhan riil setiap kecamatan, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelaku usaha nakal harus menjadi prioritas pembenahan.
“Krisis energi tidak boleh terus berulang. Tata kelola distribusi harus dibenahi dari hulu hingga hilir. Ini momentum membangun sistem yang transparan dan akuntabel,” katanya.
Komisi I DPRD Murung Raya, lanjut Imanudin, siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan tersebut. Ia menegaskan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD akan dioptimalkan agar keadilan energi benar-benar dirasakan masyarakat.
“Ekonomi rakyat, distribusi logistik, hingga usaha kecil sangat bergantung pada BBM. Ketika pemerintah bergerak cepat, tugas kita memastikan hasil kebijakan itu benar-benar sampai kepada masyarakat,” tutupnya. [Longking]
Imanudin Dukung Langkah Cepat Pemkab Murung Raya Atasi Krisis BBM: Kebijakan Pro Rakyat Harus Dikawal
Kegiatan pemerintah
