MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Johansyah, S.E., M.I.P., mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam merespons krisis kelangkaan serta lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut. Senin, 11/05/2026.
Menurut Johansyah, rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus M. Yoseph, bersama Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah hadir di tengah keresahan masyarakat.
“Ini langkah konkret yang memang ditunggu masyarakat. Pemerintah daerah tidak tinggal diam, dan upaya seperti ini patut didukung bersama,” ujar Johansyah.
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) I itu menilai pembentukan tim khusus pengawasan distribusi BBM merupakan kebijakan tepat untuk meminimalisasi praktik penimbunan maupun spekulasi harga di lapangan.
Komisi II DPRD Murung Raya, yang membidangi perekonomian dan keuangan daerah, kata dia, siap mengawal implementasi kebijakan tersebut agar pengawasan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data distribusi BBM harian serta pelibatan masyarakat melalui kanal pengaduan publik guna memperkuat pengawasan bersama.
“Transparansi menjadi kunci utama. Ketika masyarakat ikut mengawasi, ruang gerak oknum penyalahgunaan distribusi BBM akan semakin sempit,” tegasnya.
Selain itu, Johansyah menyoroti pentingnya strategi jangka menengah yang dibahas dalam rapat koordinasi, seperti usulan penambahan kuota BBM untuk wilayah defisit, digitalisasi sistem pengawasan distribusi, hingga penegakan Surat Edaran terkait Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurutnya, DPRD siap mendorong penguatan regulasi daerah apabila diperlukan agar kebijakan memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat serta memberikan efek jera bagi pelanggar.
Ia juga meminta Pertamina dan Hiswana Migas memastikan distribusi pasokan dari depot menuju SPBU berjalan lancar tanpa hambatan administratif maupun teknis.
Johansyah menilai dampak krisis BBM telah merembet ke berbagai sektor, mulai dari transportasi, pelaku UMKM, hingga meningkatnya biaya produksi para petani.
Karena itu, ia mengapresiasi keterlibatan Forkopimda, TNI-Polri, dan Satpol PP dalam tim khusus pengawasan distribusi BBM.
“Ekonomi masyarakat tidak boleh lumpuh karena persoalan energi. Pemerintah daerah dan DPRD harus berjalan seiring untuk menjaga keadilan energi bagi masyarakat,” tambahnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buying sehingga proses stabilisasi pasokan dapat berjalan lebih cepat dan kondisi kembali normal.
Komisi II DPRD Murung Raya, lanjut Johansyah, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran maupun kebijakan secara optimal.
Pihaknya juga akan melakukan evaluasi berkala bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait guna memastikan efektivitas tim pengawasan dan realisasi penambahan kuota BBM.
“Dedikasi pemerintah daerah ini harus kita kawal bersama. Masyarakat menunggu hasil nyata, bukan sekadar wacana. Keadilan energi adalah hak masyarakat dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaganya,” tutup Johansyah. [Longking]
Johansyah Apresiasi Gerak Cepat Pemkab Murung Raya Atasi Krisis BBM, DPRD Siap Kawal Pengawasan Distribusi
Kegiatan pemerintah
