MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Materi Paparan Jaga Desa dari Kejaksaan Negeri Murung Raya menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangka Balang, Puruk Cahu. Kamis, 12/11/2026.
Materi tersebut membahas *Peran dan Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Lingkungan dan Aktivitas Pertambangan*, serta *Optimalisasi Fungsi Preventif Intelijen Kejaksaan Melalui Program Jaga Desa.*
*PERAN DESA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*
Dalam paparan disampaikan bahwa desa memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam lingkup kewenangan lokal berskala desa.
Desa juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai, hutan, lahan, dan sumber daya alam.
Selain itu, desa mengoordinasikan serta melaporkan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
*PERAN DESA DALAM AKTIVITAS PERTAMBANGAN*
Untuk aktivitas pertambangan, desa berperan memfasilitasi komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
Desa juga memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai rencana kegiatan pertambangan yang berdampak.
Desa mendorong keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi rencana pengelolaan pertambangan rakyat.
Desa juga melaporkan dugaan aktivitas pertambangan liar kepada instansi berwenang.
*ASPEK PERIZINAN DAN PENGAWASAN*
Materi juga menjelaskan tentang penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan dokumen pengawasannya juga dijelaskan.
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat sesuai kewenangan.
Dalam paparan ditegaskan bahwa desa bukan pemberi izin pertambangan, namun desa berperan dalam pengawasan partisipatif, pelaporan, dan sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan.
*DASAR HUKUM YANG DISAMPAIKAN*
Dasar hukum yang menjadi acuan dalam materi tersebut antara lain:
– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
– Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
– Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2024 tentang Izin Pertambangan Rakyat, khususnya Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78
*OPTIMALISASI FUNGSI PREVENTIF INTELIJEN KEJAKSAAN MELALUI JAGA DESA*
Pada bagian kedua, Kejaksaan Negeri Murung Raya memaparkan tentang optimalisasi fungsi preventif Intelijen Kejaksaan melalui Program Jaga Desa.
Jaga Desa disebut tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi mengedepankan upaya pencegahan melalui deteksi dini dan pengawalan pembangunan desa.
Fungsi preventif tersebut dijalankan melalui tahapan deteksi dini, pengumpulan informasi, penyuluhan hukum, koordinasi, dan pencegahan.
Deteksi dini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan hukum terkait pertambangan, pengelolaan keuangan desa, dan tata kelola pemerintahan desa.
Pengumpulan informasi dilakukan untuk mengenali potensi masalah dan kebutuhan desa dalam pendampingan hukum.
Penyuluhan hukum dilakukan untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai kewenangan desa, legalitas pertambangan, dan tata kelola keuangan.
Koordinasi dilakukan untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, agar tata kelola desa berjalan sesuai aturan.
Pencegahan dilakukan untuk mendorong penyelesaian potensi permasalahan secara dini sebelum sampai kepada proses hukum.
Dasar hukum Program Jaga Desa yang disampaikan antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Program Jaga Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.
*DARI UJUNG PERBATASAN: APRESIASI KEPALA DESA TUMBANG NAAN*
Dari ujung perbatasan Kabupaten Murung Raya, Kepala Desa Tumbang Naan, Kecamatan Seribu Riam, *Dariyus*, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi Kejaksaan Negeri Murung Raya, DPMD Murung Raya, dan seluruh narasumber dalam Bimtek ini.
Desa Tumbang Naan berada di wilayah perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Barat, sekaligus perbatasan Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur, di garis hulu sungai.
Posisi geografis tersebut membuat desa ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga hulu sungai, hutan, dan lingkungan. Setiap kerusakan di hulu akan berdampak ke wilayah hilir.
Menurut Dariyus, materi Jaga Desa sangat membantu perangkat desa di wilayah perbatasan. Desa yang jauh dari pusat kota tetap mendapat perhatian, pendampingan, dan penjelasan hukum yang jelas.
> “Kami dari ujung perbatasan mengucapkan terima kasih. Materi ini sangat bermanfaat bagi kami. Kami kini lebih paham kewenangan desa, batas perizinan, dan cara menjaga lingkungan. Kami merasa didampingi, tidak dibiarkan berjalan sendiri.”
Ucapan tersebut menggambarkan bahwa Bimtek ini tidak hanya dirasakan di kota, tetapi sampai ke desa-desa terjauh di perbatasan, di garis hulu sungai yang menjadi sumber kehidupan.
*MAKNA BAGI 116 DESA*
Materi Jaga Desa ini dinilai penting bagi Kepala Desa dan Ketua TPK 116 Desa dari 10 Kecamatan lingkup Kabupaten Murung Raya yang hadir.
Dengan pemahaman tentang kewenangan desa, batas perizinan, dan pengawasan lingkungan, perangkat desa diharapkan tidak ragu dalam melapor, tidak ragu dalam mengawasi, dan tidak ragu dalam menjaga lingkungan desa dari aktivitas yang tidak sesuai aturan.
Desa yang memahami kewenangannya, akan kuat dalam menjaga lingkungan dan tertib dalam mengelola keuangan. [Longking]
