MURUNG RAYA / SEMAKU.net – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, H. Barlin, S.E., mengajak insan pers untuk terus memperkuat perannya sebagai kontrol sosial yang independen, profesional, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah serta mengawal jalannya pemerintahan. Senin, 08/06/2026.
Menurut Barlin, sinergi yang baik antara lembaga legislatif, fungsi pengawasan, dan media massa merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Melalui kemitraan yang sehat, berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah dapat diawasi secara objektif sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kerja sama kemitraan antara legislatif, fungsi pengawasan, dan wartawan sebagai bagian dari kontrol sosial diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya kepada Suara Akar Rumput.
Barlin menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, wartawan dituntut untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik dengan menyajikan berita yang akurat, berimbang, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, kredibilitas media menjadi salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komitmen terhadap kebenaran dalam setiap pemberitaan.
“Sampaikan satu kebenaran walaupun itu pahit untuk didengar. Itulah fungsi pers sebagai penyeimbang dan penjaga akuntabilitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Barlin berharap insan pers di Kabupaten Murung Raya dapat terus menjaga independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Dengan demikian, media dapat menjadi mitra strategis dalam mendorong transparansi, memperkuat pengawasan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. [Longking]
Sekretaris Komisi II DPRD Murung Raya Dorong Sinergi Pers dan Legislatif Perkuat Kontrol Sosial
Kegiatan pemerintah

